BEKASIMEDIA.COM – Anggota komisi 4 DPRD kota Bekasi, Heri Purnomo menyatakan penanggulangan bencana tanggap darurat banjir kota Bekasi tahun ini dinilai terlambat. Tidak hanya itu, legislatif juga menilai ketidaksiapan pemerintah kota Bekasi terlihat dari tidak adanya perencanaan yang matang dan alur koordinasi antar instansi yang jelas.
“Saya pikir tanggap darurat yang baru digulirkan pemerintah kota Bekasi terlambat,” ujanya saat ditemui, Selasa (14/1/2020).
Seharusnya pada hari H mereka sudah menginstruksikan semua aparatur yang terkait dengan kondisi yang ada harus terjun langsung agar nantinya terlihat mana yang perlu dibenahi.
“Kalau sekarang pasca banjir baru turun ini dalam rangka pemulihan (recovery), namun bagi kami itu juga positif karena membantu meringankan penderitaan warga korban banjir,” sambungnya.
Ke depan, DPRD berharap kepada pemerintah kota Bekasi untuk selalu siaga baik sebelum maupun sesudahnya dalam penanggulangan bencana banjir.
Kedua, pemerintah kota Bekasi harus benar-benar menyiapkan tenaga yang sesuai aturan, “jangan semua aparatur dikerahkan sehingga kantor menjadi kosong termasuk kantor DPRD. Ini juga bagian dari pelayanan publik dan pelayanan publik tidak hanya saat pasca banjir saja, ada masalah masalah lain yang harus juga ditangani,” tegasnya.
Jika setiap kantor instansi kosong, kata Heri bagaimana bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik?
“Saya melihat ini sebuah kepanikan dari pemerintah kota Bekasi, kemudian kedua, ini juga ini masih ada ‘pencitraan’ karena dilapangan tidak sesuai dengan aturan Standar Operasi Prosedur yang berlaku,” tambahnya.
Komisi 4 juga mengatakan pemerintah kota Bekasi tidak memiliki rencana kontijensi penanggulangan bencana banjir “tidak ada planning kedepan walaupun ada BPBD itupun ngejogrok saja bahkan kordinasi antar instasi juga tidak ada,” tegasnya.
Akhirnya setelah masyarakat menuntut, pemerintah daerah baru bereaksi. Ketika bereaksi pun, Heri menilai ada ‘penumpang-penumpang gelap.
Ketika ditanya mengapa Pemkot Bekasi baru bergerak? ia mengatakan adanya desakan dari masyarakat dan DPRD untuk segera melakukan tanggap darurat bencana.
“Saya tidak memahami itu tapi ini adalah desakan- desakan dari masyarakat bahkan juga desakan anggota dewan bahwa harus ada tanggap darurat pasca banjir. Tapi disayangkan tanpa perencanaan yang matang seolah olah melakukannya secara sporadis dan bingung apa yang mau dikerjakan,” katanya
Hingga kini masih banyak sampah pasca banjir yang menumpuk di beberapa wilayah. Seharusnya, kata Heri pasca banjir yang sudah hampir 2 pekan itu sudah harus beres, “ini kenapa? ada sesuatu yang salah dan tidak fokus dalam menangani tanggap darurat pasca banjir,” jelasnya.
Komisi 4 juga akan segera melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap seluruh instansi yang terkait dengan bencana banjir tahun ini. DPRD juga mendengar bahwa pemerintah kota Bekasi mendapatkan kucuran dana bantuan dari provinsi Jawa Barat sebesar 2 milyar.
“Apakah nantinya dana tersebut sudah sesuai dengan fungsinya, tepat sasaran dan efektif itu semua akan kita evaluasi. Maka pekan ini kita akan panggil dinas dinas terkait seperti halnya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPBD.” pungkasnya. (denis)
