BEKASIMEDIA.COM – Gaduhnya situasi politik di Kota Bekasi di penghujung tahun 2019 ini dimulai sejak keluarnya Surat Edaran (SE) Wali Kota No: 440/7894/Dinkes, yang isi utamanya tentang penghentian sementara KS-NIK.
Hal ini membuat resah masyarakat dan munculnya beberapa aksi demonstrasi massa ke DPRD Kota Bekasi.
Tak berhenti disitu, kini beredar di RW-RW di setiap kelurahan, form penggalangan dukungan warga untuk KS-NIK.
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi, Syaifudin, menanggapi beredarnya form tersebut. Ia berharap jangan sampai hal ini membuat keresahan dan kegaduhan baru.
“Sah-sah saja siapapun itu menggalang dukungan masyarakat warga Kota Bekasi untuk mempertahankan KS NIK, karena memang sangat dirasakan manfaatnya oleh warga Kota Bekasi, namun hal ini jangan sampai membuat kegaduhan baru yaitu pembodohan dan pembelahan opini publik. Nanti seakan-akan warga yang tidak mau tandatangan atau tidak punya KS NIK karena sudah ikut di BPJS dianggap tidak pro dan mendukung KS NIK. Lebih jauh akan merasa dimarjinalkan untuk urusan-urusan lain di masyarakat,” kata Syaifudin kepada bekasimedia.com, Senin (16/12/2019) pagi.
Anggota DPRD dari Dapil Bekasi Utara ini menyarankan jika warga disodori pilihan dukungan, silahkan saja seluruh warga itu mmberikan dukungan untuk KS-NIK, toh masyarakat merasakan manfaatnya, namun siapapun yang mengkoordinir penggalangan dukungan NS NIK ini, kata Syaifudin, hendaknya juga memberikan edukasi dan penjelasan yang benar kepada masyarakat bagaimana sejarah dan kedudukan KS-NIK ini dalam Undang-undang dan langkah-langkah selanjutnya.
“KS NIK ini program bagus perlu didukung, namun supaya tidak menyalahi aturan dan sesuai UU serta perintah rekomendasi KPK harus diintegrasikan dengan JKN (BPJS),” katanya.
Anggota Banggar dari fraksi PKS ini menegaskan seluruh fraksi di DPRD tidak ada yang menolak KS-NIK, buktinya anggaran KS NIK sudah diketok dan disahkan DPRD tanggal 29 Nopember 2019 sebesar 386 Milyar dalam APBD Tahun Anggaran 2020.
“Jadi jika ada demo-demo ke DPRD dengan membuat opini bahwa DPRD menghalang-halangi kelanjutan KS NIK, itu salah alamat. Ya logikanya dimana ? DPRD yang mengesahkn KS NIK dengan anggaran hampir 400M kok kita yang dituduh menghalangi?” imbuhnya.
Syaifudin menyatakan dirinya akan mendukung jika DPRD meminta KS NIK diaudit oleh BPK RI dan membentuk Pansus KS NIK. “Supaya seluruh warga kota bekasi jelas sejelas-jelasnya positioning DPRD terhadap KS NIK.”
Kembali terkait beredarnya penggalangan dukungan ke seluruh warga bekasi untuk dukung KS NIK, Syaifudin kembali menegaskan persetujuannya.
“Setuju saja silahkan. karena memang tidak ada yanh tidak setuju kok. Sementara yang perlu dipertanyakan masyarakat itu Surat Edaran walikota no 440/7894/Dinkes, belum dicabut . Semoga penggalangan surat dukungan warga untuk mendukung KS NIK yang beredar ini tidak membuat opini masyarakat terbelah, tetapi justru solid untuk mencabut SE Walikota. Atau ada motif lain, mungkinkah?” pungkasnya. (dns)
