BEKASIMEDIA.COM – Saat DPRD membahas pengesahan APBD 2020 dan pasca keluarnya Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 440/7894/Dinkes yang berisi penghentian Kartu Sehat, eskalasi Aksi demonstrasi di Kota Bekasi meningkat drastis.
Yang paling banyak didemo bukan kantor wali kota tetapi justru kantor DPRD di Jl Chairil Anwar Kalimalang. Dari beberapa aksi demonstrasi, banyak terlihat keterlibatan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Kota Bekasi.
Mereka yang seharusnya bekerja untuk masyarakat Kota Bekasi justru direpotkan karena harus turun aksi di DPRD.
Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi Bambang Purwanto menanggapi kondisi ini. Ia mengaku miris dengan abnormalitas yang terjadi di lingkungan Pemkot Bekasi tersebut.
“Keterlibatan TKK dalam beberapa kali unjuk rasa ini mengindikasikan bahwa ada inefisiensi penggunaan TKK,” ujar Bambang Purwanto kepada bekasimedia.com, Senin (16/12/2019) pagi.
Adanya TKK yang ikut unjuk rasa, kata Bambang adalah indikasi beban kerja mereka rendah. Artinya tidak terlalu banyak pekerjaan yang mereka lakukan sehingga ada banyak waktu luang.
“Komisi 1 akan kembali mengagendakan pertemuan dengan BKPPD untuk kembali membahas kondisi ini termasuk skema perjanjian kerjanya. Apabila masa perjanjian kerjanya habis, maka tidak perlu ada perpanjangan jika memang beban kerjanya rendah,” kata Bambang.
“Anggaran TKK di APBD 2020 mencapai 667 milyar dalam setahun. Sayang jika uang rakyat tidak tepat sasaran,” pungkasnya. (dns/eas)
