BEKASIMEDIA.COM – Ketua DPD PKS Kota Bekasi, Heri Koswara menyatakan menyerang PKS dengan memutarbalikkan fakta soal kebijakan penghentian sementara KS NIK akan membodohi masyarakat, apalagi melalui cara-cara politik yang tidak beradab tentunya tidak akan mencerdaskan warga kota Bekasi.
Hal tersebut dikatakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat usai melakukan pelantikan pengurus DPC (tingkat kecamatan) dan DPRa (tingkat kelurahan) Periode 2019-2022, Ahad (15/12/2019), di Hotel Merapi Merbabu, Jalan Cut Meutia, Rawalumbu, Kota Bekasi.
“Sudah jelas bahwa Fraksi PKS di DPRD Kota Bekasi kemarin telah mengesahkan APBD 2020 dan di dalamnya ada anggaran untuk KS NIK seperti yang diusulkan oleh eksekutif,” ujarnya kepada awak media.
“Artinya kalau kemudian ada pembalikan isu bagi PKS khususnya Chairuman J Putro sebagai ketua DPRD, partai ataupun orang yang menolak KS NIK ini berarti suatu pemahaman yang salah bahkan harus kita luruskan,” lanjutnya.
Karena secara kelembagaan, kata Heri di mana DPRD dipimpin oleh kader PKS dan Fraksi PKS juga ada di dalamnya ikut serta dalam pengesahan anggaran tersebut.
Kemudian program KS NIK itu dihentikan karena adanya Surat Edaran wali kota. Hingga kini wali kota belum menarik Surat Edaran tentang pemberhentian KS itu. “Inilah yang kita sesalkan kenapa kemudian banyak sekali gerakan-gerakan dan pandangan yang menyudutkan seolah olah yang memberhentikan kebijakan KS ini adalah PKS dalam hal ini yang dimotori oleh ketua DPRD,” jelasnya.
Heri menilai hal tersebut adalah pembodohan terhadap masyarakat dan cara -ara politik yang tidak beradab.
“ini cara-cara politik yang sangat tradisional bahkan cara cara politik yang tidak mencerdaskan dengan mengalihkan isu,” sambungnya.
Lebih lanjut Heri Koswara menyatakan, dalam berpolitik, PKS akan sangat mudah membaca situasi.
“Setiap momentum kegiatan politik apapun namanya di lapangan akan cepat dan mudah membaca dan siapa pula aktor dibaliknya,” tukasnya. (denis)
