fbpx

Sahkan RAPBD Tahun 2020, DPRD Anggarkan Ratusan Milyar untuk Program KS-NIK

BEKASIMEDIA.COM – Politisi PDIP Nicodemus Godjang menyatakan aksi demonstran yang menamakan dirinya Harimau Patriot Kota Bekasi dalam menyuarakan aspirasinya di gedung DPRD Kota Bekasi kemarin (12/12) dinilai tidak beretika.

Beberapa perwakilan dari demonstran menemui Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman Joewono Putro diruangannya dan meminta ketua DPRD untuk mendukung program Kartu Sehat berbasis NIK untuk dilanjutkan.

Sontak saja aksi ini dinilai sangat tidak beretika dan mendapatkan reaksi keras dari anggota dewan.

“Ya itu tidak beretika. Dan seharusnya saling menghargai. Silakan melakukan aksi demo, tapi harus beretika. Bahwa lembaga legislatif itu adalah perwakilan rakyat yang terhormat. Jika memang ada hal yang ingin disampaikan dilakukan secara baik,” ujarnya kepada bekasimedia.com Kamis (12/12/2019)

Menurut anggota komisi 1 bidang pemerintahan dan hukum ini, soal mendukung program kesehatan pemerintah kota Bekasi adalah kewajiban semua pihak termasuk anggota dewan. Dukungan DPRD terhadap program KS-NIK terbukti dengan pengesahan RAPBD tahun 2020 yang didalamnya terdapat anggaran KS-NIK sebesar 386 miliar rupiah.

Namun kata Nico, regulasi di atasnya melarang, maka semua pihak harus patuh terhadap aturan. Jika masih ada yang menolak, pihaknya mempersilakan dan itu hak masing masing. Maka salurannya dengan melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Justru yang kami pertanyakan, kok walikota mengeluarkan SE (Surat Edaran)? ya harusnya lakukan dulu ‘Judicial Review’ jika ditolak baru menghentikan,” sambungnya.

Sementara itu, terkait adanya dugaan pengerahan massa oleh Tenaga Kerja Kontrak (TKK) pemerintah kota Bekasi dalam aksi tersebut, Nico belum bisa memastikan namun demikian itu juga adalah bagian dari hak mereka untuk menyampaikan pendapat.

“Saya tidak bisa memastikan, namun jika itu terjadi itu juga adalah hak, namun harus atas ijin instansinya yaitu BKPPD. Kalu tidak ada ijin ya harus diberikan sanksi disiplin sesuai dengan aturan TKK. Karena mereka meninggalkan kantor di luar jam kerja,” pungkasnya. (denis)