BEKASIMEDIA.COM – Ketua Aliansi Honorer K2 kota Bekasi, Rahmat Drajat menyatakan pihaknya merasa dibenturkan dengan PP 49/2018 terkait managemen ASN. Namun pada saat yang sama PP yang lama tidak dihapuskan.
“Intinya kami dibenturkan dengan PP 49 tahun 2018 tentang Manajeman Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PP 49/2018) supaya kita sebagai honorer K2 harus menjadi P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), padahal menurut kami sangat merugikan kami, karena P3K itu akan digaji dan menjadi tanggungjawab kepala daerah masing-masing, dan pusat pun akan melepas. Sedangkan kalau daerah tidak bisa menggaji mau di kemanakan nasib kami?” ujarnya kepada bekasimedia.com, Jum’at, (25/10/2019)
Dalam audiensi dengan F-Golkar di gedung DPRD kota Bekasi, Aliansi Honorer K2 sangat berterima kasih atas dukungan F-Golkar kepada rekan rekan honorer K2 kota Bekasi untuk terus memperjuangkan hak mereka.
“Terima kasih sebelumnya kepada F-Golkar dan sangat salut saya dengan ketua Fraksi yang mau berjuang dengan kami dari Aliansi Honorer Katagori 2. Mudah-mudahan pemerintah pusat terbuka hatinya untuk memperhatikan nasib kami karena kami bekerja sudah lebih dari 15 tahun bahkan ada juga yang sudah 20 tahun di pemerintahan,” imbuhnya.
Harapan Aliansi ini mengacu pada PP 48 tahun 2015 bahwa honorer K2 yang terdaftar di BKN harus diangkat menjadi CPNS sesuai dengan tahunnya.
Kemudian terbit lagi PP 48 tahun 2005 tentang honorer K2 yang sama isinya harus diangkat secara otomatis secara bertahap. Lalu PP 43 tahun 2007 tentang honorer K2 dengan tema yang sama. Kemudian saat itu juga muncul lagi PP 49 tahun 2018 tentang managemen ASN dan disinilah kita terbentur dengan PP tersebut akan tetapi PP yang lama tidak dihapuskan.
Oleh karenanya, Aliansi Honorer K2 berharap F-Golkar bisa menerima dan memperjuangkan aspirasi mereka dari tingkat daerah ke pusat hingga Menpan RB, dengan harapan mudah mudahan honorer K2 di kota Bekasi dapat terakomodir dalam seleksi CPNS tahun 2019. (CR-1)
