BEKASIMEDIA.COM – Anggota Fraksi Partai Amanah Nasional (FPAN) kota Bekasi, Evi Mafriningsianti menyatakan dirinya setuju jika ada auditor independen terhadap program Kartu Sehat berbasis NIK. Diharapkan auditor independen ini nantinya selain netral juga mampu memberikan rekomendasi yang fair termasuk apakah hasil evaluasinya KS ini memberatkan keuangan daerah atau tidak.
“Saya setuju kalo ada audit independen, di mana dia berada dalam posisi yang netral, kemudian bisa memberikan rekomendasi bahwa KS ini memang harus dipertanggungjawabkan dengan fair, artinya kalau KS ini bebannya memberatkan keuangan daerah ya harus di review dan evaluasi kembali,” ujarnya kepada bekasimedia.com di ruang kerja Fraksi PAN lantai 3 gedung DPRD kota Bekasi, Selasa, (10/9/2019)
Kemudian kata Evi, kalaupun nantinya KS akan diintegrasikan dengan BPJS maka harus clear dulu KS-nya. Oleh karena itu menjadi penting bagi adanya audit secara independen.
Auditor independen itu sendiri menurut Evi, bisa dari mana saja, bisa dari usulan pihak pemerintah daerah asalkan betul-betul netral.
“Falsafah Kartu Sehat sendiri kan untuk kesejahteraan masyarakat kota Bekasi, artinya bahwa sebesar besarnya KS ini bisa digunakan maksimal bagi kesehatan warga Bekasi,” imbuhnya.
Dengan falsafah ini, semua warga kota Bekasi bisa mengakses KS. Namun kemudian jika KS ini berpotensi menjadi beban keuangan daerah, maka KS harus diatur sedemikian rupa. Akan tetapi tetap bisa dimanfaatkan sebesar besarnya untuk masyarakat kota Bekasi, dan juga harus diatur penggunaannya.
Kedua, akses di sini dimaksudkan bagaimana mengatur jenis katagori penyakitnya dan masuk kedalam rumah sakit kelas apa, sampai dengan sekedar penyakit batuk pilek yang mungkin bisa dirujuk berdasarkan klasifikasinya.
Ketiga, KS ini jangan sampai berujung kepada praktek korupsi, artinya kalau kita melihat bagaimana tunggakan KS itu tidak sedikit dan saya yakin kalau pemerintah kota Bekasi pasti bertanggungjawab akan membayar seluruh tagihan, hanya mungkin penting adanya verifikasi terhadap tagihan tagihan KS terhadap pemerintah. (dns)
