fbpx

Ombudsman: 54 Perusahaan di DAS Cileungsi Bermasalah dengan Pembuangan Limbah

BEKASIMEDIA.COM – Tahun 2018 lalu, 54 perusahaan bermasalah dengan perizinan. Khususnya terkait dengan adanya aktivitas membuang limbah ke sungai Cileungsi. Hal ini disampaikan oleh Teguh P Nugroho dari Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya kepada sejumlah awak media di Bekasi, Rabu (28/8/2019).

Teguh melanjutkan, sebagai tindakan korektif, saat itu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor membenahi pengawasan perizinan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) perusahaan-perusahaan tersebut, 17 diantaranya dinyatakan sudah clean and clear. “Namun saat kami melakukan pengecekan kemarin, jelas kami menemukan adanya pertidaksesuaian antara dokumen clean and clear DLH kabupaten Bogor dengan fakta di lapangan,” tutur Teguh Lebih lanjut.

Berdasarkan temuan di lapangan tersebut, Teguh beranggapan DLH Kabupaten Bogor sudah tidak mampu menangani masalah pencemaran sungai Cileungsi tersebut. “Selain temuan dilapangan, kami juga menemukan fakta bahwa para pelaku kejahatan lingkungan tahun sebelumnya yang diajukan ke proses hukum hanya dijerat dengan Perda saja tidak dengan UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” tegas Teguh.

Kejahatan lingkungan seharusnya dijerat dengan pasal 1 angka 14 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan ancaman maksimal penjara 3 tahun dan denda Rp3 miliar. Selain perusahaan pencemar lingkungan yang akan ditindak, pengawas lingkungan hidup yang lalai melaksanakan tugas juga bisa dijerat pasal Pidana dalam Undang-undang yang sama.

“Maladminitrasi dalam pengawasan lingkungan ini unik,” papar Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya ini lagi.
“Maladminitrasi dalam pengawasan kejahatan lingkungan hidup, implikasinya Pidana bukan hanya tindakan korektif,”tegasnya.

Undang-undang No 32 tahun 2009 tersebut menegaskan , kelalaian lembaga pengawas lingkungan hidup juga merupakan tindak pidana. Namun nyatanya, dalam kasus ini, Pelaku kejahatan lingkunganpun hanya dikenai Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan hukuman berupa denda sebesar 15 juta rupiah saja.

Melihat dampak kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran sungai cileungsi ini, tidak hanya kematian biota Sungai Cileungsi, tapi juga bau menyengat yang harus dinikmati warga di sepanjang jalur sungai Cileungsi.

Hal terburuk, kata Teguh, PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi tidak dapat menjadikan air sungai tersebut untuk air baku persediaan air minum.

“jelas ini menggangu pelayanan publik terhadap penyediaan air bersih bagi warga Kota Bekasi,” tuturnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya akan menindaklanjuti LAHP yang telah disampaikan sebelumnya dimana di dalam LAHP tersebut, jika DLH Kabupaten Bogor tidak mampu menjadi leading sector penanganan pencemaran Sungai Cileungsi , maka penangannya akan dialihkan ke DLH dan jajaran Pemrov Jabar. ”kami akan melakukan pemanggilan kepada DLH Kabupaten Bogor, DLH Provinsi Jabar dan Ditjen Gakkum KLHK untuk menindaklanjuti ini,” kata Teguh.

“Jika diperlukan kami akan meminta kesiapan dari Gubernur Jabar terkait dengan penanganan pencemaran ini, karena ini sudah lintas kabupaten atau kota,” tegas Teguh lagi.

Selain pemanggilan pihak-pihak tersebut, Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya juga akan meminta keterangan dari DLH Kota Bekasi sebagai penanggung jawab tata kelola Sungai Cileungsi di hilir dan PDAM Tirta Patriot selaku pemberi layanan air bersih di Kota Bekasi.

“Kami juga akan menindaklanjuti koordinasi dengan Mabes Polri dan Polda Jabar terkait penindakan para pelaku kejahatan lingkungan secara lebih tegas dengan memakai Undang-Undang 39 tahun 2009,” pungkas Teguh. (*)

Be the first to comment on "Ombudsman: 54 Perusahaan di DAS Cileungsi Bermasalah dengan Pembuangan Limbah"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d blogger menyukai ini: