BEKASIMEDIA.COM – Kali Bekasi kembali berbau menyengat di pekan terakhir bulan Agustus 2019 ini. Kondisi seperti ini berulangkali terjadi, terutama di bulan Agustus hingga Oktober. Ditengarai, limbah industri menjadi penyebab tercemarnya kali yang mengalir ke laut Jawa tersebut.
Air di Kali Bekasi datang dari beberapa sungai di Kabupaten Bogor. Salah satunya adalah Sungai Cileungsi. Tim Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan, Teguh P. Nugroho sudah melakukan sidak ke beberapa lokasi, Selasa (27/8/2019) kemarin, terkait masalah ini.
Sidak ini merupakan bagian dari proses monitoring tindakan korektif Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan Pencemaran Sungai Cileungsi awal tahun 2019 yang lalu. “Kami ingin melihat apakah DLH Kabupaten Bogor sudah mampu menangani pencemaran sungai Cileungsi yang sesuai dengan tindakan korektif yang telah kami sarankan di awal tahun 2019 yang lalu,” ujar Teguh.
“Dampak pencemaran sungai, biasanya lebih terasa di musim kemarau, dan karena itu kami melakukan sidak pada hari ini (selasa.red)” lanjutnya.
Sidak tersebut dilakukan di beberapa titik diantaranya Jembatan Wika, Jembatan Narogong di wilayah perbatasan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi, serta Jembatan Pocong. “Di titik terakhir kami menemukan ratusan ikan sapu-sapu mati di satu titik saja. Selain itu air Sungai Cileungsi menghitam, berbau dan berbusa” paparnya lagi.
Matinya ikan sapu-sapu yang biasanya cukup tahan dengan polutan dari limbah domestik bisa menjadi indikasi beratnya pencemaran yang terjadi di Sungai Cileungsi dan ditengarai berasal dari limbah kimia yang dihasilkan pabrik-pabrik di wiayah tersebut.
“Untuk memastikan tingkat pencemaran Sungai Cileungsi, kami akan meminta data pemeriksaan kondisi air terakhir dari DLH Kabupaten Bogor dan DLH Bekasi, serta mengecek keakuratan hasil pemeriksaan tersebut ke Labolatorium yang melakukan pengecekan,” tegas Teguh Nugroho.
Selain melakukan pemeriksaan di sungai, Teguh dan jajarannya melakukan pemeriksaan terhadap dua IPAl (instalasi Pengolahan Air Limbah) dua perusahaan yang menurut DLH Kabupaten Bogor telah mengalami perubahan sejak LAHP Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya diberikan. “Kami menemukan, adanya ketidaksesuain standar paling minimum dalam proses pengolahan limbah di salah satu perusahaan yang kami datangi,” katanya.
Temuan Ombudsman misalnya menunjukan pengolahan limbah B3 padat yang dibiarkan berserakan di gedung pabrik yang diperiksa, ada kebocoran di IPAL, dan tidak tersedianya informasi hasil pemeriksaan limbah terakhir. (*)
