BEKASIMEDIA.COM – Ketua Relawan Trend RK kota Bekasi, Eri Mutawalli yang akrab disebut Gus Eri mengatakan terkait peraturan daerah (Perda) pesantren yang saat ini masih dalam pembahasan, seluruh lembaga keagamaan, pesantren ataupun non pesantren akan diakui pemerintah secara produk hukum.
Hal itu ia ungkapkan usai melakukan pemotongan hewan kurban di komplek pondok pesantren Annuur, Bekasi Utara, kota Bekasi, Senin, (12/8/2019).
“Dulu kami pernah mengusulkan lahirnya Perda Bosda bagi pesantren, namun jika nanti ada perda pesantren semua kegiatan pesantren, lembaga keagamaan non pesantren antara lain madrasah, yayasan Islam, majelis taklim, masjid, musola itu jika sudah ada Perda ini mereka itu semua sudah diakui pemerintah secara produk hukum,” jelasnya kepada awak media.
Maka, kata Gus Eri, mereka akan mendapatkan fasilitas bantuan advokasi maupun non advokasi (finansial). Trend RK ini kedepannya ditugaskan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjadi lembaga advokasi, juga ditunjuk untuk mengadakan pelatihan manajemen lembaga. Jadi Perda pesantren ini salah satu yang diutamakan bahkan diprioritaskan.
Menurut Gus Eri naskah akademis Perda pesantren ini sudah diserahkan oleh Trend pusat. Namun dari kota juga dimintakan pendapatnya, selanjutnya akan diparipurnakan di DPRD Provinsi Jawa Barat.
Selain itu juga ada program Kredit Mesra (kredit di masjid) yang diserahkan teknisnya kepada bank BJB, Trend ditugaskan untuk mengawal progresnya. Jadi produk produk keagamaan besutan kang Emil ini potensinya sangat luarbiasa maka dibutuhkan kerjasama yang ekstra oleh relawan, ormas ormas keagamaan dan masyarakat.
Gus Eri berharap Perda Pesantren ini sudah bisa dilakukan pada akhir tahun ini.
Lebih lanjut Gus Eri mengatakan sebelum kang Emil menjadi gubernur, Trend RK kota bekasi sudah mewacanakan hal tersebut, bahkan lebih detil lagi adanya Bosda pesantren. “Satu visi dengan teman-teman di kota/kabupaten Jawa Barat dengan Trend pusat serta klop dengan visi misi kang Emil serta dambaan bagi semua kalangan pesantren dan lembaga keagamaan,” ujarnya.
Perhatian pemerintah provinsi terhadap pesantren jika Perda ini diimplementasikan akan sangat membantu dalam hal finansial, advokasi, upgrading lembaga dan ke depannya Trend akan menjadi wadah aspirasi, pesantren memiliki lembaga sendiri agar setiap keluhan soal pembangunan fisik pesantren, finansial dan managemen itu bisa dikomunikasikan dan dibina oleh pemerintah daerah. (denis)
