BEKASIMEDIA.COM – Ketua Komisi 1 DPRD kota Bekasi, Chairoman Juwono Putro mengkritik kebijakan Kepala Bagian Humas Pemkot Bekasi yang menyatakan hanya akan melayani wartawan yang memiliki sertifikasi kompetensi.
Hal tersebut ia katakan menanggapi ramainya pemberitaan di media beberapa hari ini. Politisi senior PKS ini menyatakan biasanya yang paling rentan itu bukan pada lembaga penyelenggara UKW, akan tetapi pola pembiayaan UKW yang dibiayai oleh pemkot Bekasi.
“Biasanya yang rentan itu bukan di lembaga penyelenggara UKW, tapi adanya pola pembiayaan UKW yang dibiayai Pemkot sehingga ada upaya membangun pola balas budi terhadap wartawan, sehingga dapat/mudah dikendalikan atau diatur sesuai dengan kepentingan penguasa,” ujarnya kepada bekasimedia.com Jum’at, (9/8/2019)
Pada akhirnya, kata Bang Choi, sapaan akrabnya, wartawan atau pengelola media pers tersebut tidak lagi menjalankan kewajibannya yaitu, melayani kepentingan publik, mengingatkan yang berkuasa agar bertanggung jawab dan menyuarakan yang tak bersuara agar didengar pendapatnya, serta berani dalam keyakinan, Independen, mempertanyakan otoritas dan menghargai perbedaan.
Menurut Chairoman kan mudah ditemukan benang merah dengan isu UKW dan kerjasama media dengan birokrasi.
UKW yang dibiayai serta jaminan anggaran media dari birokrasi menjadi instrumen pengendalian terhadap wartawan, atau membina wartawan loyalis terhadap kepentingan penguasa, sehingga wartawan menjadi mandul.
“Peraturan Dewan Pers sudah cukup lama tahun 2010, dan punya tujuan yang baik, sementara ada pihak yang mau memperalat UKW sebagai filter,”katanya.
“Harapan saya secara internal tetap jaga kekompakan wartawan dengan isu central profesionalisme dan kewajiban menjaga martabat (marwah) tugas mulia wartawan,” pungkasnya. (dns)
