fbpx

Pemerhati: Apa Dasar Hukumnya Lembaga Pemerintah Hanya Terima Wartawan UKW

BEKASIMEDIA.COM – Pemerhati Kebijakan Publik Kota Bekasi Didit Susilo, mengomentari polemik kebijakan yang diambil Kepala Bagian Humas Pemkot Bekasi dengan awak wartawan menyusul pernyataaanya yang tidak akan melayani wartawan tanpa sertifikat kompetensi.

“Dasar hukum yang dilakukan pemerintah yang menerima wartawan yang sudah mendapat sertifikasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) saja sifatnya tidak mengikat, atau lemah secara hukum, merujuk UU Pers nomor 40 tahun 1999. Justru Dewan Pers seharusnya mengajukan judical review terkait UU Pers nomer 40 dan UU ITE karena sudah ketinggalan zaman,” ujar Didit Susilo kepada bekasimedia.com melalui sambungan telepon, Kamis (8/8/2019).

“Tidak ada dasar hukumnya Dewan Pers mengimbau lembaga pemerintah untuk hanya menerima/melayani wartawan yang UKW. Sesuai UU Pers Nomer 40 tahun 1999, Dewan Pers adalah lembaga tunggal untuk melindungi organisasi pers seperti PWI, AJI, dan IJTI,” imbuh Didit yang merupakan mantan wartawan senior di Kota Bekasi.

Menurut Didit, tupoksi Dewan Pers adalah melindungi kemerdekaan pers dan kehidupan pers dari campur tangan pihak lain serta mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik.

“Sejak kapan Dewan Pers menjadi lembaga yang mengurusi penerbitan perusahaan media. Terkait perijinan ada di ranah pemerintah, sejak kapan pula Dewan Pers punya wewenang mengurusi dapur media?” imbuhnya.

Organisasi Pers media online seperti Ikatan Wartawan Online (IWO) dan Ikatan Media Online (IMO) bisa mengajukan klarifikasi ke Dewan Pers terkait kasus tersebut yang marak di beberapa daerah.

Dalam UU Pers nomer 40 tahun 1999 dikenal dengan perusahaan media yang berbadan hukum PT, Yayasan atau Koperasi. Dalam pelaksanaan UKW di beberapa daerah juga ada yang menyertakan wartawan dari perusahaan yang belum berbadan hukum atau bukan PT, Yayasan atau Koperasi namun tetap lolos UKW.

Hal ini juga bertentangan dengan UU Nomer 40 tahun 1999. Jika dalih Humas Pemkot Bekasi dengan menyeleksi oknum wartawan yang berprilaku kriminal seperti kasus RZ, tidak serta merta untuk bisa melegitimasi semua personil pers.

RZ didakwa dengan UU ITE terkait pencemaran nama baik dengan tulisannya di medsos. Yang bersangkutan didakwa bukan karena pemberitaan atau dalam kapasitas pekerja pers. Justru tindakannya atas dasar personal yang mengandung pelanggaran pidana yang diatur dalam UU ITE.

“UU Pers nomer 40 tahun 1999 tidak mengatur satu pasalpun terkait Dewan Pers sebagai lembaga pemberi perijinan sebuah perusahaan media dengan dalil istilah terdaftar. Kalaupun ada Peraturan Dewan Pers yang dikeluarkan sifatnya tidak mengikat,” kata Didit.

Kemudian Media online, media digital diatur dengan UU ITE nomor 19 tahun 2016 ranah perijinannya di pemerintah. Jadi terdaftar dalam register perusahaan media yang dikeluarkan pemerintah.

Lalu juga, lembaga penyiaran yang diatur oleh UU Penyiaran nomer 32 tahun 2002. “Jadi jika Dewan Pers mengatur keharusan terdaftar dan sudah UKW bagaimana dengan Reuters, New Channel Asia, BBC News yang pasti tidak mengantongi UKW dan terdaftar di Dewan Pers.”
“Dewan Pers bukan lembaga pembredelan media, justru jika ada keputusan yang diskriminatif maka Dewan Pers malah melanggar kemerdekaan pers itu sendiri. Pers daerah jika tidak dilayani karana belum UKW bisa mengadukan ke ombudsman RI, Komisi Informasi Daerah. Pers daerah meski pemberitaannya informatif dan tidak hoax apa bisa dikatagorikan melanggar kode etik dengan alasan belum UKW,” pungkas Didit. (dns)

Be the first to comment on "Pemerhati: Apa Dasar Hukumnya Lembaga Pemerintah Hanya Terima Wartawan UKW"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d blogger menyukai ini: