BEKASIMEDIA.COM – Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta kota Bekasi (BMPS) Ayung Sardi Dauly menyatakan pihaknya menolak rencana pemerintah kota Bekasi menambah 10 Unit sekolah (negeri) Baru (USB). Dalam hal ini penambahan sekolah menengah pertama negeri.
Hal tersebut ia katakan saat melakukan audiensi dengan komisi IV DPRD kota Bekasi Bidang Pendidikan.
Delegasi BMPS yang berjumah 10 anggota dari perwakilan 5 rayon sekota Bekasi diterima Sekretaris Komisi IV DPRD Daddy Kusradi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
BMPS menilai Pemkot Bekasi menganaktirikan sekolah swasta. BMPS menyatakan Pemkot sebenarnya tidak perlu menambah unit sekolah baru karena sudah banyak sekolah swasta yang siap menampung.
“Kami sebagai BMPS yg menaungi sekolah swasta menyampaikan aspirasi beberapa yayasan yang keberatan atas rencama pemkot menambah unit sekolah negeri.
Karena masih banyak sekolah swasta siap menampung siswa baru lulusan SD,” kata Ayung saat ditemui di gedung DPRD.
Rencananya Pemkot Bekasi memang akan menambah 10 unit SMP negeri. Dan BMPS mengaku sosialisasi ini gencar di seluruh kecamatan. Bahkan sudah disiapkan 10 orang calon kepala sekolahnya.
“Soalnya Pemkot melalui Disdik sudah gencar sosialisasi. Makanya kita tanya Dewan. Kami keberatan karena swasta juga banyak kelas kosong,” jelasnya.
Padahal kata Ayung, di setiap sub rayon, Ada sekitaran 100 kelas kosong yang siap menampung.
“Jadi apa dasar Pemkot bersikeras membuka unit sekolah baru?” Imbuhnya.
Ayung menambahkan pihaknya sudah pernah berkomunikasi dengan Kabid Dikdas Disdik Kota Bekasi. Disdik kota beralasan 10 unit sekolah baru ini menggunakan gedung SD (dimerger).
“Secara sistematis Pemkot sudah merencanakan. Artinya tidak memperhatikan aspirasi sekolah swasta,” tukasnya.
Oleh karena itu, kepada anggota Dewan yang berhasil ditemui, BMPS menyampaikan keberatan terkait penambahan unit sekolah baru. Ia berharap, suara mereka yang disampaikan melalui anggota Dewan, bisa direspons positif oleh Pemkot Bekasi.
“Kalau tidak didengar juga, kita rencananya akan turun ke jalan. Ya karena saya pikir Pemkot tidak berpihak ke sekolah swasta,” pungkasnya. (Dns)
