BEKASIMEDIA.COM – Politisi Partai Gerindra, Bambang Sunaryo, menyatakan rencana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Bekasi akan merekrut tenaga pengawas pemilu di tingkat TPS dari kalangan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Pemkot Bekasi akan menodai demokrasi di Indonesia.
Mantan pengacara senior pasangan Cawalkot Nur Supriyanto Adhy Firdaus pada Pilwalkot Bekasi 2018 ini mengatakan praktik kotor yang dilakukan pemkot Bekasi dan penyelenggara pemilu ini harus disikapi oleh seluruh pimpinan partai politik di kota Bekasi.
“Praktik kotor yang dilakukan Pemkot Bekasi dan penyelenggara pemilu, pimpinan parpol di Bekasi wajib protes, ini bahaya kalau 1800 orang membawa 15 orang saja jadi 1 kursi DPR RI siapa yang jadi sponsor? Demokrasi yang ternoda,” ujarnya kepada bekasimedia.com lewat telepon selulernya, Sabtu (31/3/2019).
Sebelumnya Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi meminta Bawaslu kota Bekasi segera menindak atas indikasi yang berpotensi kecurangan dengan rencana Bawaslu merekrut Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Pemkot Bekasi sebagai tenaga pengawas pemilu 2019.
Anggota BPN Prabowo Sandi, Dr. Anggawira mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan jika Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu merekrut tenaga pengawas TPS akibat kekurangan SDM, namun proses penyeleksian harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.
Anggawira yang mewakili kubu 02 merasa walikota Bekasi Rahmat Effendi yang juga politisi partai Golkar merepresentasikan kubu 01 agar bisa bersikap netral sebagai kepala daerah. (dns)
