fbpx

Inilah 4 Kasus Korupsi Terbesar Era Orde Reformasi

kasus korupsi terbesar

BEKASIMEDIA.COM – Maraknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi pendorong besar gerakan mahasiswa dan aktivis untuk menghentikan langkah orde baru tahun 1998. Saat itu ada keinginan kuat untuk mengenyahkan budaya korupsi dari bumi pertiwi. Orde Baru kemudian runtuh dan Indonesia memasuki babak baru. Tahun 2002 lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan.

Namun, budaya korupsi masih tinggi. Beberapa kasus besar dengan kerugian negara fantastis sukses diungkap. Beberapa kasus lainnya mandeg dan masih menggantung.

Berikut ini 4 kasus dengan nilai kerugian negara terbesar yang bekasimedia.com rangkum dari berbagai sumber:

1. Mega Korupsi BLBI

Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menjadi yang paling ramai dibicarakan dan terbesar pasca reformasi. Hingga kini, kasus yang melibatkan sejumlah petinggi negara dan konglomerat perbankan ini belum jelas titik akhirnya.

BLBI adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia.

Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada bulan Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank.

ICW dalam situsnya melansir data kerugian negara akibat kasus ini. Ada dua data yang ditampilkan, Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2000 menyebutkan kerugian negara dari skandal BLBI mencapai Rp 138,4 triliun. Data kedua dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyebutkan kerugian negara akibat korupsi BLBI adalah sebesar Rp 106 triliun.

Pada era Presiden Megawati Soekarno Putri, Bank yang telah mengembalikan bantuan mendapatkan Surat Keterangan Lunas (SKL), namun SKL tersebut disinyalir banyak yang bermasalah.

 

2. Super Korupsi Bupati Kotawaringin Timur

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi sebagai tersangka pada Jumat (1/2/2019). Politisi PDI Perjuangan tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait proses pemberian izin usaha pertambangan (IUP) terhadap 3 perusahaan di Kotawaringin Timur.

Dalam kasus ini, negara tercatat mengalami kerugian fantastis hingga Rp 5,8 triliun dan 711 ribu dolar AS. Supian diduga menguntungkan diri sendiri dan korporasi dalam pemberian IUP kepada tiga perusahaan yakni PT. Fajar Mentaya Abadi (PT. FMA), PT. Billy Indonesia (PT. BI) dan PT. Aries Iron Maining (PT. AIM) pada periode 2010-2015.

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menyebut kasus korupsi Bupati Kotawaringin Timur menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang ditangani oleh KPK. “Jadi ini satu kerugian negara paling besar yang kami tahu yang ditangani KPK,” kata Emerson.

KPK menyebut kerugian kasus ini setara dengan kasus BLBI. Di lain pihak, Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno tidak mau kasus korupsi 5,8 Trilyun ini dikaitkan dengan partainya.

 

3. Korupsi E-KTP

 

Kasus pengadaan E-KTP menjadi salah satu kasus korupsi yang paling fenomenal. Kasus yang menyeret Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ini telah bergulir sejak 2011 dengan total kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun.

Setidaknya ada sekitar 280 saksi yang telah diperiksa KPK atas kasus ini dan hingga kini ada 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka adalah pengusaha Made Oka Masagung, Keponakan Setya Novanto yakni Irvanto Hendra Pambudi, Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Dirjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto, Mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman, pengusaha Andi Narogong, Mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto, Anggota DPR Markus Nari, dan Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo.

Hingga jelang Pemilu 2019 ini, kasus e-KTP belum selesai. Di persidangan, Setya Novanto menyebut banyak nama yang juga menikmati uang korupsi e-KTP, seperti Pramono Anung, Puan Maharani dan Ganjar Pranowo, namun belum ada kabar kelanjutannya lagi dari KPK.

 

4. Korupsi Proyek Hambalang

 

Kasus proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang pada masa pemerintahan Presiden SBY juga menjadi salah satu karus korupsi besar. Kerugian negara mencapai 706 miliar rupiah.

Uang negara yang dianggarkan untuk proyek ini adalah 1,2 triliun. Direncanakan selesai dalam waktu 3 tahun, proyek ini justru mangkrak karena KPK mengendus adanya aliran dan korupsi dan menghentikan proyek ini.

Mantan Menpora Andi Malarangeng, Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras Mahfud Suroso hingga Anggota DPR Angelina Sondakh telah menjadi pesakitan karena menerima aliran dana proyek ini. Karena kasus ini pula, suara Partai Demokrat anjlok drastis di Pemilu 2014. (ss)

Be the first to comment on "Inilah 4 Kasus Korupsi Terbesar Era Orde Reformasi"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d blogger menyukai ini: