BEKASIMEDIA.COM – Komisi I DPRD Kota Bekasi menerima pengaduan warga Jatisampurna terkait masalah rencana pembangunan hunian hotel Mustika di wilayah Jalan Garuda Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna yang berubah fungsinya sebagai tempat penampungan pengungsi
Ketua komisi I Chairoman Joewono Putro, bersama anggota Makhrul Falak dan Maryadi menerima warga di Ruang Aspirasi Gedung DPRD Kota Bekasi, Jum’at pagi (11/1/2019).
Warga menuturkan pada hari Kamis, 27 Desember 2018 pukul 10.25 WIB telah dilaksanakan rapat sosialisasi tentang penampungan imigran pencari suaka dan pengungsi asing yang berlokasi di Wilayah Jatisampurna dan dihadiri 40 orang lebih.
Warga kecewa dan merasa dibohongi oleh IOM, karena sebelumnya sepengetahuan warga, lokasi tersebut akan dibangun sebagai hotel. Baru kemudian saat ini tempat tersebut ternyata akan digunakan untuk tempat penampungan pengungsi asing atau pencari suaka.
Komisi I mempertanyakan fungsi awal bangunan tersebut yang rencananya akan digunakan untuk hotel, namun belakangan diketahui warga lokasi tersebut digunakan sebagai Tempat Akomodasi Sementara (TAS) bagi penampungan pengungsi.
“Menurut warga saat ini lokasi tersebut mau dibangun jadi tempat akomodasi sementara untuk penampungan pengungsi. Nah TAS tersebut dalam Perpres 103 memang disebutkan ada syarat syarat untuk bisa dibuat TAS,” ujar Chairoman Juwono Putro kepada bekasimedia.com, Senin (14/1/2019).
Ada 3 syarat utama untuk tempat penampungan pengungsi, kata Chairoman. Dari 3 syarat itu bertentangan dengan syarat yang kedua yaitu harus berada di kota/kabupaten di mana terdapat rumah detensi imigrasi (rudenim).
“Sementara kita ketahui di Indonesia hanya ada 13 saja rudenim. Di mana yang paling dekat yaitu Di Jakarta Barat dan Tangerang, dii Bekasi tidak ada,” terangnya.
Karena tidak ada tempat itu, maka dibuatlah TAS, nah syarat pun tak terpenuhi mengapa harus menetapkan itu. Kantor imigrasi terkait akan menangani langsung.
Pertanyaannya, lanjut Chairoman, jika berbenturan dengan aspek legal kenapa bisa diubah jadi hotel mustika?
“Kita belum panggil pihak terkait. Hotel itu dibutuhkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), artinya hotel bukan untuk penampungan pengungsi tapi buat pariwisata. Kalau tempat mengungsi untuk pengungsi.,” tegasnya.
Chairoman menjelaskan antara hotel dan tempat pengungsian tidak boleh digabungkan. Harus berdiri masing-masing dengan perijinan dan aturan-aturan yang berbeda.
“Ketika dia mengurus TDUP nya untuk hotel, namun ternyata digunakan untuk pengungsian maka ini melanggar aturan yang ada,” pungkasnya. (dns)
