fbpx

Chairoman: Pers Berperan dalam Pengawasan Perencanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik

BEKASIMEDIA.COM – Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Chairoman Joewono Putro menjadi salah satu pembicara dalam acara diskusi publik yang digelar Rukun Jurnalis (Rujuk) di Alun-alun Kota Bekasi (29/12/2018). Ia menyatakan acara yang digagas atas inisiatif rekan-rekan wartawan dan pegiat jurnalistik di Kota Bekasi ini mencoba membaca kondisi perkembangan Kota Bekasi dari aspek penganggaran APBD 2018 Kota Bekasi.

“Secara pribadi saya memberikan apresiasi kepada ikhtiar insan pers yang bergabung di RUJUK (Rukun Jusnalis Bekasi) selaku penggagas diskusi terbuka publik ini,” ucapnya.

Diskusi ini, kata Chairuman memperkuat kesadaran bahwa peran publik dalam pembangunan perlu didorong untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai subjek itu membutuhkan political will yang kuat dari stakeholder utama Kota Bekasi.

“Sangat naif untuk memandang sebelah mata peran dan posisi para pihak, khususnya insan pers dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, hanya alasan sebagai pengamat saja,” jelasnya.

Pelaku pembangunan, kata Chairuman tidak dibatasi hanya pihak eksekutif atau legislatif semata. Ada para pihak pendukung, dan stake holder lainnya termasuk para pemikir yang hendak memberikan kontribusi pemikiran konstruktif layak diberi ruang yang memadai.

“Bukan sebatas mereka yang searah pandangannya dalam membaca perkembangan Kota. Namun peran serta sekecil apapun dan dari pihak manapun selayaknya dan patut kita apresiasi,” ungkapnya.

Dalam diskusi tersebut, Chairoman menyampaikan beberapa poin bahan diskusi antara lain; 1) Transparansi Informasi Publik, merupakan esensi dan barometer akuntabilitas publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik. 2) Partisipasi Publik dalam Pengawasan Pembangunan merupakan instrumen demokrasi. 3) Masyarakat Cerdas, Kreatif dan Inovatif hanya akan terwujud secara kondusif di lingkungan sosial yang melindungi dan kondusif bagi kebebasan berpendapat

Chairoman juga mengungkap soal fenomena hoaks dan open government.

“Hoaks pada hakikatnya dapat dilakukan oleh personal, maupun institusi, termasuk pemerintah daerah, bila informasi publik yang disampaikan secara formal tidak sesuai dengan fakta nyata/sesungguhnya,” tukasnya.

Sementara Open Government, kata Chairoman menjadi fase baru bagi pola penataan pemerinthan daerah yang telah mampu menerapkan akuntabilitas informasi penyelenggara pemerintahan secara transparan ke publik.

Selain beberapa poin penting, ada beberapa kasus menarik juga yang dibahas yakni; 1) fakta sesungguhnya di balik defisit anggaran Kota Bekasi: Silpa negatif APBD 2017, Kurang
Pengangaran belanja anggaran wajib, overbudgeting KS, dan Jebloknya peraihan PAD, shg total mencapai hampir Rp 1 Trilyun. 2) Quo Vadis KS (Jamkesda Kota Bekasi) di antara kebijakan pusat terkait kewajiban integrasi Jamkesda ke JKN – KIS, kegagalan perencanan KS, selesainya MoU 43 RS Swasta dan Belum dibayarnya Rp 200 M tagihan Claim terhadap KS, dengan Janji Politik Walikota Terpilih, jelang target pencapaian 95% UHC per 1 Jan 2019. 3) Benar/Tepatkah pemotongan TPP 40%?

Selain itu diskusi juga mengupas keresahan TKK terkait isu pemutusan kerja massal di akhir Desember 2018, risiko keuangan di balik Rp 481 M Hutang Tunda Bayar Pemkot Serta isu lain yakni TPU, TKD. (Dns)

Be the first to comment on "Chairoman: Pers Berperan dalam Pengawasan Perencanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d blogger menyukai ini: