fbpx

Mungkinkah Pendayagunaan Zakat untuk Pertanian Berkelanjutan?

Pendayagunaan zakat untuk pertanian berkelanjutan, mungkinkah? Dewasa ini, seluruh negara anggota PBB sedang menyiapkan berbagai strateginya masing-masing demi mencapai target agenda pembangunan dunia untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi.  Hal ini tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau lebih dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

Terdapat 17 tujuan dan 169 capaian yang ditargetkan dapat terlaksana dari tahun 2015 sampai 2030. Salah satu isu yang diangkat SDGs adalah terkait kelaparan dan kemiskinan. Khususnya, tujuan tanpa kelaparan ini dapat diupayakan salah satunya dengan menggalakan pertanian berkelanjutan.

Pertanian di Indonesia merupakan sektor yang mempunyai potensi cukup besar. Letak geografis Indonesia yang berada di garis khatulistiwa serta beriklim tropis membuat tanahnya subur dan cocok ditanami berbagai macam tanaman. Namun fakta menunjukan bahwa pemberdayaan sektor pertanian di Indonesia masih belum optimal.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementrian Perdagangan, sektor pertanian hanya menyumbang 3.8% dari total ekspor Indonesia. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dari persentase sektor industri yaitu 78.32% dan sektor pertambangan 18.23% dari total ekspor.

Menurut Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), persoalan yang masih dihadapi oleh sektor pertanian diantaranya yaitu permodalan, lahan, teknologi pertanian modern, persoalan pupuk dan pemasaran. Dalam statistik perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK per September 2018 menyebutkan bahwa kredit perbankan dan pembiayaan yang disalurkan untuk sektor pertanian baik dari perbankan konvensional maupun perbankan syariah lebih kecil dibandingkan untuk sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor industri pengolahan. Yaitu hanya sekitar Rp. 338.567 milyar, sedangkan industri pengolahan sebesar Rp. 868.916 milyar dan perdagangan besar & eceran sebesar Rp.961.466 milyar. Persyaratan administrasi, prosedur yang berbelit hingga tingginya resiko sektor pertanian membuat para petani kesulitan mendapatkan modal dari bank.

POTENSI ZAKAT

Disisi lain, Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam mempunyai potensi zakat yang besar. BAZNAS menyebutkan bahwa potensi zakat nasional mencapai Rp 286 triliun, namun potensi zakat yang besar tersebut belum didukung oleh pencapaian akumulasi sebenarnya di lapangan.

Data pada Statistik Zakat Nasional 2017 disebutkan bahwa pada tahun 2017 koleksi zakat, infaq dan shodaqoh tahun 2017 baru mencapai 6.2 triliun atau sekitar 2.16% dari potensi zakat. Hal tersebut menunjukan bahwa masih banyak potensi zakat yang belum terserap.

Zakat mempunyai peran yang sangat strategis sebagai instrumen pembangunan negara. Karena peran tersebutlah beberapa negara termasuk Indonesia melakukan institusionalis dalam pengelolaan zakat yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011. BAZNAS sebagai lembaga amil zakat nasional memiliki 5 fokus kategori penyaluran dana yaitu ekonomi, sosial kemanusiaan, kesehatan, pendidikan dan dakwah.

 

MAQASHID SYARIAH

Fokus tersebut sesuai dengan dimensi maqashid syariah menurut Imam Ghazali yaitu harta, keturunan, jiwa, pendidikan dan dakwah. Walaupun dalam penyaluran zakat telah ditentukan kepada 8 asnaf, namun untuk menentukan terkait sisi apa yang perlu ditingkatkan setelah kebutuhan 8 asnaf tersebut terpenuhi diperlukan maqashid syariah sebagai kerangka berpikir.

Maqashid Syariah adalah tujuan dari implementasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan sebuah konsep yang komprehensif. Dalam hal ini mengatur bagaimana seharusnya ekonomi Islam dibangun baik dalam tataran mikro maupun makro.

Selain Imam Ghazali, ulama lainnya yang memperkenalkan maqashid syariah adalah Ibnu Qayyim. Perbedaannya, jika maqasid syariah menurut Imam Ghazali hanya terbatas pemenuhan 5 aspek, Ibnu Qayyim lebih fokus terhadap tujuan dari maqashid syariah itu sendiri yaitu terciptanya keadilan bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sosial.

Jika dilihat dari pemikiran maqashid syariah Ibnu Qayyim, dapat dikatakan bahwa tujuan-tujuan yang terdapat dalam SDGs merupakan bagian dari maqasid syariah.  Menurutnya zakat tidak terbatas bahkan bisa lebih luas dibandingkan 17 tujuan dalam SDGs selama tujuan tersebut untuk kesejahteraan sosial. Dengan demikian, zakat sebagai instrumen pembangunan dapat didayagunakan untuk tujuan SDGs yang tidak lain memiliki tujuan yang sama dengan maqasid syariah.

8 ASNAF

Namun tidak semua tujuan dalam SDGs dapat didanai dengan zakat. Hal tersebut dikarenakan dalam penyalurannya zakat memiliki 8 asnaf yang tetap, kemudian zakat didayagunakan untuk kebutuhan yang bersifat primer saja karena meskipun potensi zakat besar, namun tetap terbatas. BAZNAS menyebutkan bahwa prioritas pertama pendayagunaan zakat terhadap SDGs adalah untuk poin 1,3 dan 2 yaitu tujuan tanpa kemiskinan, kehidupan sehat dan sejahtera serta tanpa kelaparan.

Kembali pada pertanian dan permasalahan yang dihadapinya khususnya terkait permodalan. Dengan selarasnya tujuan dari SDGs, zakat dan maqashid syariah serta prioritas pendayagunaan zakat untuk SDGs yang dikemukakan BAZNAS, maka pendayagunaan zakat untuk membangun pertanian berkelanjutan sangat memungkinkan. Mengingat pertanian merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan.

Imam Asy-Syaibani yang merupakan salah seorang ulama klasik menyebutkan bahwa melalui pertanian, kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi yang kemudian menunjang manusia untuk dapat lebih produktif dalam melakukan aktivitasnya. Menurutnya pertanian merupakan sektor yang diharapkan mampu menjadi tumpuan perekonomian negara dalam menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakatnya.

Dengan demikian, permasalahan permodalan yang dihadapi oleh sektor pertanian diharapkan mampu teratasi melalui zakat. Sehingga Indonesia mampu mengoptimalkan kembali potensi sektor pertanian erta mampu mencapai SDGs. Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah bagaimanakah skema pembiayaan menggunakan dana zakat yang cocok untuk pertanian?

 

***

Oleh Rika Yulita Amalia, penulis merupakan mahasiswi program pascasarjana Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia yang tertarik mengenai masalah filantropi Islam, Islamic social finance dan micro finance.

 

.

Be the first to comment on "Mungkinkah Pendayagunaan Zakat untuk Pertanian Berkelanjutan?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d blogger menyukai ini: