fbpx

Tangani Pornografi, Negara jangan Absen!

Lia Carolina K (jilbab coklat) dan Rizki Ika Sahana (jilbab kuning)

Rizki Ika Sahana
(Blogger, Pemerhati Perempuan, Anak dan Generasi)

Pornografi – pornoaksi sudah menjadi penyakit kronis. Kejadiannya terus berulang, bahkan semakin tak terkendali di era digital hari ini.

Ketua KPAD Kota Bekasi, Aris Setiawan, dalam gelaran Foccus Group Discussion (FGD) membahas tema “Darurat Pornografi Sasar Pelajar Bekasi” berlokasi di Facetime Caffe, Perumnas III Bekasi Timur, Kamis (8/11/2018), memaparkan dari data yang berhasil dihimpun KPAD, Indonesia menjadi salah satu negara pengunduh dan pengunggah konten porno terbanyak (sumber). Kasus teranyar yang terjadi di salah satu SMP di Cikarang Bekasi, yakni penemuan wag dengan konten pornografi dan chat mesum, bukan mustahil hanyalah fenomena kecil gunung es kerusakan moral di kalangan remaja terpelajar yang sesungguhnya berukuran mega. Miris!

Meski kesadaran terhadap bahaya dahsyat pornografi terus meluas ke berbagai kalangan, bahkan diamini oleh para birokrat dan pemilik kebijakan, sebagaimana yang tampak dalam FGD Kamis (8/11/2018) kemarin, namun kenyataannya, upaya membendung pornografi tidak banyak membuahkan hasil.
Efektivitas berbagai kebijakan untuk dunia pers dalam rangka mempersempit gerak pornografi, juga perangkat hukum seperti Undang-Undang, semuanya nyaris mandul. Buktinya, angka kasus pornografi – pornoaksi terus meroket. Yang paling mengkhawatirkan, kasusnya bahkan sudah menjamah anak-anak usia belia.

Di Bekasi saja, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bekasi menemukan kasus kekerasan seksual dengan pelaku berusia 12 – 15 tahun (sumber). Yang mengerikan, tren menonton konten pornografi telah bergeser menjadi mempraktikkannya. Demikian yang disampaikan Komisioner KPAD Kabupaten Bekasi, Muhamad Rojak (sumber)

Persoalan pornografi sesungguhnya bukan persoalan remeh temeh, tapi sebuah problem besar yang menuntut upaya besar pula untuk menanganinya. Pornografi memiliki daya hancur yang hebat, bahkan menurut para pakar melebihi daya rusak narkoba. Meski terkadang tak berujung pada cedera fisik, namun pornografi dengan mudah membinasakan akal-budi, hingga meluluhlantakkan sebuah peradaban yang tinggi menuju derajat hewani.

Mindset ini harus dimiliki oleh seluruh komponen bangsa (individu, masyarakat, negara) sehingga visi penumpasan pornografi – pornoaksi tidak terkesan mentah dan setengah-setengah. Kenyataan bahwa pornografi – pornoaksi adalah bagian dari bisnis para kapitalis raksasa yang menawarkan keuntungan menggiurkan, sangat mungkin menjadi batu sandungan, utamanya dalam merealisasikan kebijakan yang paten dalam rangka membabat pornografi – pornoaksi yang jelas tergolong konten bejat dan perilaku maksiat.

Karenanya, upaya serius semua pihak, tidak boleh dipandang sebelah mata. Orangtua mengawasi, mengarahkan, juga memfasilitasi anak-anak dengan berbagai perangkat digital dengan bijak. Sekolah menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar yang berpengaruh dan produktif. Sementara negara dengan berbagai perangkat kebijakan dan tangan-tangannya yang memiliki jangkauan jauh lebih luas, memiliki peran paling strategis dan efektif, yaitu menegakkan mekanisme preventif dan kuratif dengan harmoni.

Preventif, yakni dengan menyelenggarakan sistem pendidikan dan menerapkankan sistem sosial berbasis aqidah. Termasuk melakukan kontrol ketat pada pers.

Kuratif, dengan menegakkan sistem sanksi yang memberi efek jera terhadap pelaku dan memberi efek cegah terhadap masyarakat untuk mengimitasi hal yang sama.

Sungguh, sekuat apa pun orangtua dan sekolah membentengi, pertahanan anak akan jebol menghadapi serangan dahsyat pornografi dari berbagai lini. Terbukti, anak-anak yang terlibat kasus wag all star, mereka mendapat pengetahuan keagamaan. Namun kenyataannya, semua itu tak memberi pengaruh, kecuali sangat sedikit.

Semakin clear, selama negara, pihak yang paling powerfull, tidak all out aka setengah hati bahkan absen dalam memberi solusi, maka selamanya problem pornografi tidak akan pernah teratasi. Terlebih jika kenyataannya negara malah memfasilitasi atas nama pengembangan pariwisata atau pertukaran budaya misalnya. Tak lama lagi, tamatlah riwayat generasi. Wallahu a’lam

Be the first to comment on "Tangani Pornografi, Negara jangan Absen!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d blogger menyukai ini: