BEKASIMEDIA.COM – Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Chairoman Joewono Putro menanggapi positif pernyataan pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Dr. Dirgantara Wicaksono bahwa lembaga perwakilan rakyat ke depan harus memiliki ‘Culture Hope’ agar tidak lagi dinilai abu-abu terhadap kebijakan eksekutif.
Ketua komisi I ini menyatakan DPRD harus menampilkan sosoknya sebagai sebuah kekuatan lembaga perwakilan rakyat.
“DPRD perlu memperkuat standing position-nya sebagai kekuatan lembaga pewakilan rakyat, representasi keinginan dan aspirasi rakyat. Untuk itu perlu instrumen dan pola pendekatan baru yang lebih aspiratif dan transparan dan mendengarkan suara murni (genuine) kehendak rakyat (masyarakat), dengan new media (media baru), hot-line pengaduan, jejak pendapat, survey kepuasan masyarakat, hingga talk show atau public hearing yang lebih terbuka (opened),” jelasnya kepada bekasimedia.com Ahad, (11/11/2018).
Dengan pola ini, kata Chairoman DPRD akan mampu mempertajam perumusan kebijakan publik yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.
Di sisi lain, kata dia, untuk menguatkan kualitas output kebijakan publiknya, DPRD perlu melibatkan segera aktif kalangan akademisi, kalangan profesional dan pakar maupun perencana kebijakan publik dan anggaran, sehingga mampu men-challenge kebijakan publik yang dibuat pihak eksekutif dengan argumentasi yang kuat, sehingga peran check and balances DPRD terhadap eksekutif dapat berfungsi secara efektif.
“Pelibatan yang luas berbagai kalangan dalam perumusan kebijakan publik di DPRD akan mendorong proses reorientasi dan reposisi perjuangan legislatif menjadi lebih objektif, tidak sekedar proses politik yang subjektif semata, namun rasional dan elegan,” imbuhnya.
Pada titik inilah diharapkan output dan outcome dari setiap kebijakan publik yang dilahirkan dari proses politik di DPRD lebih mendekati Harapan Publik (Public Hope and Expectation).
Dan seluruh skenario tersebut menurut Chairoman, tidak dapat dipungkiri akan sangat bergantung pada kualitas dan pola kepemimpinan Ketua DPRD yang visioner, kolegialitas pimpinan DPRD yang produktif, maupun kinerja dan sinergitas anggota DPRD (sekalipun berasal dari Fraksi dan latarbelakang politik yang berbeda beda). (dns)
