fbpx

KPAD Desak Pemda Perkuat UU Pornografi dengan Satgas Khusus

BEKASIMEDIA.COM – Komisioner Bidang Kesehatan dan Narkoba KPAD Kabupaten Bekasi, Muhammad Rojak mengapresiasi Foccus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Komunitas Media Online (Komodo) pada Kamis (8/11/2018) malam di Facetime Caffe Bekasi Timur. Ia menilai diskusi yang membahas Darurat Pornografi yang menyasar pelajar di Bekasi tersebut sangat baik sehingga bisa menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.

“Pertama saya melihat diskusi ini sangat baik untuk dilakukan kajian lebih jauh lagi, karena faktanya pornografi ini jadi ancaman yang sangat mengerikan. Bisa dikatakan sangat darurat. Nah jangan sampai darurat ini jadi bencana,” ujar Rojak.

Ia berharap kedepan, penguatan UU pornografi bisa bisa betul ditegakkan dengan sebenar-benarnya sehingga aparat yang berwenang bisa bertugas memberantas dengan landasan Undang-undang yang sudah ada.

“Agar UU ini diperkuat oleh institusi yang di dalamnya ada satu badan, satgas anti pornografi seperti dalam PP nomor 25 tahun 2012. Harus jelas pemetaannya, penanganan seperti apa dan pencegahan seperti apa.” jelasnya.

Dalam hal ini ia berharap pemerintah mengambil langkah intervensi, karena aturan yang sudah tinggal disempurnakan dengan aksi nyata di lapangan.

“Aturan sudah ada, tinggal bagaimana ini bisa dibentuk. Masyarakat harus ikut. Setiap orang yang peduli terhadap masalah ini harus diberi kesempatan memberi masukan, dorongan ilmu pengetahuan, agar upaya penanganan bisa dirumuskan. agar pencegahan bisa dilakukan,” imbuhnya.

Kata Rojak, kalau tanpa ada intervensi dari pemerintah, Undang-undang hanya tinggal nama. Jadi mandul.

“UU no 44 tahun 2008. Pasal 72, UU pornografi. diperlukannya ada satgas khusus,” terangnya.

Sejauh ini Rajak melihat memang di pemerintahan pusat upaya ini sudah terlihat. Undang-undang dan badan yang membidanginya ada, hanya saja kurang maksimal karena tidak dikawal dan pemerintah lebih banyak menunggu masukan dari masyarakat.
“Pencegahan tidak dilakukan seperti apa, penanganan juga tidak jelas seperti apa, anggaran pun dipakai untuk kepentingan rapat koordinasi,” ujar Rajak menyayangkan.

Padahal, kata Rojak, apabila di pusat bisa dilaksanakan, maka upaya ini juga idealnya bisa dilakukan di tingkat provinsi, kabupaten-kota hingga ke desa-desa. Mau tidak mau, kata Rojak harus diberlakukan aturan khusus dalam rangka mengantisipasi pornografi.

“Makanya sangat penting membuat satgas anti pornografi. Kalau ini tidak ada siapa yang akan lakukan pencegahan, pengawasan, penanganan? Sementara kita harus pikirkan regulasi UU ini di tingkat daerah. Harus ada di level daerah,” ungkapnya.

Rajak berharap kajian, temuan kasus pornografi ini bisa jadi perhatian masyarakat. Ia juga mengharapkan regulasi di lembaga pendidikan bisa direalisasikan dalam bentuk program tentang pendidikan pornografi seperti yang sudah ada di negara lain.

“Karena ini jelas data-data dan faktanya menyumbang masalah. akibatnya terjadi pelecehan seksual. kelakuan pelaku dipengaruhi oleh pengaruh konten pornografi,” sambungnya.

Ia menegaskan penguatan regulasi undang-undang ini harus terus dikawal. Sampai kemudian, harapannya Bekasi bisa dijadikan pilot project.

“Karena sejak awal saya awasi UU 2008 sampai keluar PP satgas ini belum berjalan,” pungkasnya. (dns)

Be the first to comment on "KPAD Desak Pemda Perkuat UU Pornografi dengan Satgas Khusus"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d blogger menyukai ini: