BEKASIMEDIA.COM – Komunitas Media Online (Komodo) kembali menyelenggarakan Foccus Group Discussion (FGD) yang membahas tema “Darurat Pornografi Sasar Pelajar Bekasi”. Dalam diskusi yang berlokasi di Facetime Caffe, Perumnas III Bekasi Timur, Kamis (8/11/2018) ini hadir para panelis antara lain Ketua KPAD Kota Bekasi – Aris Setiawan, Komisioner Bidang Kesehatan dan Narkoba KPAD Kabupaten Bekasi- Muhamad Rajak, Pengamat Pendidikan Unisma – Dr. Dyah Yuli Sugiarti, serta pemerhati perempuan dan anak – Nur Azizah Tamhid.
Ketua KPAD Kota Bekasi, Aris Setiawan memaparkan dari data yang berhasil dihimpun KPAD, Indonesia menjadi salah satu negara pengunduh dan pengunggah konten porno terbanyak. Oleh karena itu, ia menilai pornografi saat ini bisa dikatakan sebagai penyakit kronis.
“Dallar Hilton menyebutkan bahwa “Otak yang rusak akibat
pornografi sama dengan otak yang rusak akibat kecelakaan. NAPZA berdampak merusak 3 bagian dalam otak sementara pornografi berdampak merusak 5 bagian dalam otak,” ungkapnya.
Selain Aris, panelis lainnya yakni Ketua KPAD Kabupaten Bekasi, M. Rajak justru memaparkan fenomena di lapangan saat ini cukup miris belum lagi setelah kasus Grup Whatsapp All Stars mencuat. Grup Whatsapp berisi konten-konten porno dan ajakan berbuat mesum yang dikelola oleh pelajar SMP di Cikarang ini akhirnya menjadi berita viral yang mengundang reaksi dan keprihatinan banyak pihak.
Dari fakta-fakta dan data yang dikemukakan akhirnya para panelis sepakat bahwa yang harus berperan bukan cuma pemerintah melainkan seluruh elemen masyarakat. Adanya Undang-undang, adanya Perda maupun Perdes tidak akan berpengaruh selama masyarakat diam.
Hadirnya FGD ini, kata para panelis bisa menjadi salah satu upaya menyuarakan dan menyebarluaskan dampak berbahaya pornografi kepada seluruh elemen masyarakat agar sama-sama waspada dan mencegahnya.
Seperti dikatakan dua panelis lainnya, Dr. Dyah dan Nur Azizah Tamhid bahwa lingkup terkecil yang bisa menghalau pornografi adalah keluarga. Peran orangtua mendidik anaknya di samping peran lembaga pendidikan dan lembaga pemerintahan. (anr)
