BEKASIMEDIA.COM – Dosen Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK), Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Pengayaan Muatan RPJMD Kota Depok yang menjadikan Depok Kota Ramah Keluarga, Prof.Dr.Ir Euis Sunarti menyatakan tingginya angka perilaku seksual menyimpang (penyuka sesama jenis) di Jawa Barat karena memang di antara provinsi lainnya Jawa Barat memiliki jumlah penduduk yang paling banyak.
“Kasus LGBT di Jabar banyak muncul karena walaupun kasus tersebut menyebar di berbagai wilayah, tapi kalau dilihat dari jumlahnya, ya di Jabar tinggi. Demikian juga di Jatim, karena memang jumlah penduduknya banyak. Penduduk Jabar paling tinggi dari seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian perubahan kondisi ekonominya juga cukup dinamis maka secara otomatis sumbangannya akan tinggi terhadap Nasional,” ujar Prof Euis yang juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Perda Jabar tentang Ketahanan Keluarga kepada bekasimedia.com, Sabtu (13/10/2018).
Disinggung soal kesadaran pentingnya ketahanan menjadi basis utama dalam memberikan proteksi dini dan peran juga dukungan pemerintah untuk melakukan tindakan preventif kepada masyarakat?
“Ada peningkatan kesadaran pentingnya terhadap ketahanan keluarga, pemerintah sudah memberikan perhatian dengan adanya Undang undang, perkembangan kependudukan dan keluarga sejahtera, namun lingkupnya, intensitas pelaksanaan dan volume dari program, penyiapan infrastruktur, sarana prasarana hingga ke bawahnya masih sangat kurang walaupun sudah ada peningkatan,” tambahnya.
Misalnya, kata Euis sebagai contoh adanya peraturan daerah (Perda) Ketahanan Keluarga, bukan hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat daerah sudah ada yang membuat perdanya.
“Jawa Barat merupakan provinsi pertama yang mempelopori lahirnya Perda Ketahanan Keluarga yang kemudian Jabar menjadi tempat studi banding bagi daerah lain, untuk itu kami juga mendorong kebijakan ini diduplikasi oleh daerah daerah lain secara nasional,” imbuh Tenaga Ahli DPD RI untuk RUU Ketahanan Keluarga ini.
Tidak hanya di Jabar, sekarang ini sekarang juga sudah ada di beberapa daerah lain seperti Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, lalu juga sekarang diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota seperti kota Depok bahkan Kota Bogor dimana saya turut membantu sebagai tenaga ahli dalam proses finalisasi Raperda Ketahanan Keluarga, ini artinya kesadaran itu sudah dimulai.
“Karena keluarga ini massif dan jumlahnya sangat besar jadi memang perlu waktu Untuk sampai kepada tujuan yang diinginkan, oleh karena itu perlu upaya upaya yang sifatnya percepatan, terobosan, dan yang memiliki daya ungkit yang tinggi. Hal tersebut yang selalu saya sampaikan kepada stake holder (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi) pembangunan ketahanan keluarga agar ini menjadi tantangan kita bersama,” pungkasnya. (Aji/eas)
