BEKASIMEDIA.COM – Pemenang Pilkada Jawa Barat Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum belum tentu bisa dilantik dalam waktu dekat. Pasangan ini disinyalir melakukan pelanggaran administratif terkait pengembalian kepada Negara, dana kampanye atau sumbangan illegal yang melampaui batas.
“Kami mengajukan permohonan kepada KPU Provinsi Jawa Barat dalam rangka mencari keadilan terkait dengan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pasangan calon RINDU (Ridwan Kamil – Uu). Bahwa pelanggaran administratif yang dimaksud adalah keterlambatan menyerahkan dana kampanye/sumbangan ilegal yang melampaui batas waktu yang diberikan oleh KPU Provinsi Jawa Barat yakni 7 Juli 2018. Sedangkan pengembalian baru dilakukan pada tanggal 9 Juli 2018,” ujar Muhammad Fayadh dari Tim Kuasa Hukum pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu di Hotel Millennium, Jakarta Pusat, Senin (3/9/2018) malam.
Fayadh melanjutkan, pihaknya sebagai pasangan yang memperoleh suara terbesar kedua merasa dirugikan oleh pelanggaran tersebut dan akhirnya melaporkan hal ini kepada KPU Provinsi Jawa Barat dan meminta agar pelantikan pasangan RINDU dibatalkan karena melanggar ketentuan admnistrasi pada Pasal 49 PKPU RI No.5/2017 dan SK KPU Provinsi Jawa Barat No.26/PP.02.3-Kpts/32/Prov/1/2018. Yg terdapat dlm bab V ttg larangan dan sanksi huruf A angka 1 dan 2, huruf B angka 8 dan huruf C angka 1 dan 2.
“Implikasi dari pelanggaran tersebut adalah pembatalan pencalonan yang bersangkutan. Akibatnya yang bersangkutan seharusnya didiskualifikasi,” tegasnya.
Muhammad Fayadh menegaskan jika pelantikan tetap dilakukan maka ada peraturan yang dilanggar. “Peraturannya menyatakan jika melanggar soal dana kampanye maka paslon didiskualifikasi. Untuk itulah kami memohon kepada KPU dan seluruh pihak terkait menaati hukum yang berlaku demi keadilan,” pungkasnya. (eas)
