fbpx

Kecelakaan di Jalur Kereta, DTKB: Persimpangan Sebidang Kewenangan Pemerintah Pusat dan PT KAI

BEKASIMEDIA.COM – Ketua Dewan Transportasi Kota Bekasi (DTKB) Harun Arrasyid menyatakan prihatin atas insiden kecelakaan yang terjadi diperlintasan jalur kereta api tanpa palang pintu dikawasan jalan Ir. H. Juanda, depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Bulak Kapal, Bekasi Timur kemarin (20/8) yang merenggut korban jiwa.

“Saya sangat prihatin dengan kejadian yang terus berulang di sekitar TMP Bulak Kapal,” ujarnya kepada bekasimedia saat dihubungi lewat selulernya, Selasa (21/8/2018).

DTKB sendiri, kata Harun, sudah beberapa kali berkoordinasi dengan pihak kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan PT. Kereta Api Indonesia (KAI). Karena menurutnya area persimpangan sebidang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan PT. KAI.

Seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut dan masih berpotensi terjadi lagi maka perlu pemerintah kota untuk segera mengambil tindakan yang nyata dengan pertimbangan dan jaminan keselamatan publik.

Harun Arrasyid menambahkan, salah satu rekomendasi yang akan disampaikan kepada walikota setelah resmi dilantik adalah persimpangan KA untuk segera dibenahi, bukan hanya di daerah TMP saja, tapi juga ada beberapa titik yang perlu perhatian, seperti di jalan Agus Salim, Bekasi Jaya, Bekasi Timur.

DTKB merupakan lembaga yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan di bidang transportasi Kota Bekasi yang berasal dari berbagai kepakaran dan keahlian, serta unsur masyarakat pengguna dan pelaku usaha transportasi.

Sebelumnya sebuah minibus Avanza warna hitam No Polisi B 1103 FRU diseret kereta api Bangun Karta jurusan Jakarta – Surabaya sejauh kurang lebih 500 meter yang membuat mobil ringsek dan menewaskan sopirnya, Endang (45) dilokasi kejadian. (Dns)

Be the first to comment on "Kecelakaan di Jalur Kereta, DTKB: Persimpangan Sebidang Kewenangan Pemerintah Pusat dan PT KAI"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d blogger menyukai ini: