BEKASIMEDIA.COM – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi menolak rencana Dinas Pendidikan Kota Bekasi menambahkan kuota Rombongan Belajar (Rombel).
Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly menyatakan rencana penambahan kuota rombel menurutnya Disdik hanya mengejar kuantitas bukan kualitas dan mutu pendidikan di kota Bekasi.
“Dengan penambahan kuota di tengah jalan sesungguhnya memperlihatkan tidak seriusnya Disdik Kota Bekasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terkesan masih mengejar kuantitas tanpa memperhatikan kualitas,” ujarnya kepada bekasimedia.com, Selasa (17/7/2018) lewat telepon selulernya.
Menurut Ayung, pemerintah Kota Bekasi tidak taat aturan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dengan sistem zonasi saja yang menjadi permasalahan nasional belum terselesaikan dengan baik karena tidak adil anak-anak yang nilai rendah bisa masuk sekolah negeri sementara yang nilai bagus terkendala jarak tidak terakomodasi.
“Secara resmi BMPS Kota Bekasi akan menyampaikan keberatan kepada Pj.Walikota Bekasi dan Disdik atas penambahan rombel di tengah jalan. Seperti kereta saja nambah gerbong kalo penumpang lagi banyak,” imbuhnya.
Sementara itu terkait komisi IV DPRD Kota Bekasi yang hingga kini belum juga bersuara, BMPS melihat ada campur tangan DPRD karena ia melihat wacana ini disampaikan oleh Maryadi anggota komisi IV dari fraksi partai Golkar.
“Dalam hal rencana penambahan rombel ini BMPS melihat ada campur tangan DPRD Kota Bekasi karena wacana ini pertama kali disampaikan oleh Maryadi anggota DPRD Kota Bekasi,” imbuhnya.
Menurutnya seharusnya Komisi IV DPRD Kota Bekasi mengundang BMPS sebagai salah satu stake holder pendidikan jika ingin mengubah sebuah kebijakan dan jangan bersikap acuh tak acuh atau malah mandul fungsi pengawasannya.
“Sebaiknya anggota DPRD tinggal mengawasi pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan sesuai dengan fungsinya. Jangan malah ikut mendorong masyarakat untuk tidak taat aturan,” pungkasnya. (Dns)
