fbpx

Masyarakat Melek Politik (Bagian 3)

Oleh Diyah Yuli Sugiarti
Dosen Tetap Pascasarjana Unisma Bekasi

Ramlan Surbakti menyatakan bahwa ada 5 konsep politik yaitu:

(1) Klasik yang menekankan pada “apa yang seharusnya” dan “dengan cara apa sebaiknya”. Dengan kata lain lebih menekankan aspek filosofis (idea dan etika) dari pada aspek politik. Maka berbicara politik adalah membicarakan dan merumuskan tujuan bersama.

(2) Menurut kelembagaan politik sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini Max Weber merumuskan negara sebagai komunitas manusia yang secara sukses memonopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam wilayah tertentu. Menurutnya ada 3 aspek ciri Negara:
(a) Berbagai struktur yang memiliki fungsi, tugas, yang jelas, bersifat kompleks, formal dan permanen.
(b) Memiliki monopoli putusan yang final yang mengikat warga negaranya.
(c) Memiliki paksaan fisik dalam batas wilayah negaranya.

(3) Menurut kekuasaan politik sebagai
kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu ilmu politik dirumuskan sebagai ilmu memperoleh dan pertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, mempengaruhi pihak lain dan menentang pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dikemukakan oleh Ronson.

(4) Menurut fungsionalisme memandang bahwa politik sebagai kegiatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum.

(5) Menurut konflik bahwa perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan bahkan pertentangan dan perebutan di dalam
upaya mendapatkan nilai-nilai dalam masyarakat merupakan gejala proses politik.
Hal ini menunjukkan bahwa politik bukanlah aspek yang sempit tapi justru merupakan aspek yang sangat luas.

Berdasarkan ke-lima konsep tersebut digolongkan ke dalam 3 pendekatan yaitu:

(1) Tradisionalisme yaitu pendekatan yang cenderung menganalisis institusi pemerintah,
(2) Behavioralisme yaitu pendekatan menekankan kepada pentingnya mengungkapkan perilaku politik,
(3) Post-Behavioralisme menekankan ilmu pengetahuan yang bebas nilai bukan sekedar normatif. Maka bicara tentang politik terdiri dari konsep idealnya, menjawab bagaimana terjadi dan kemudian memperkirakan ada yang terjadi sampai pada hal yang menjadi tuntutan dalam relevansinya.

Ramlan Surbakti menambahkan terdapat sembilan rumusan konsep politik yaitu:
(1) Ada keterbatasan sumberdaya yang ada sehingga timbul konflik dalam distribusinya,
(2) Ada kelompok yang dominan yang mengelola distribusi dengan keputusan politik,
(3) Pemerintah mengelola berbagai kelompok dan individu dalam distribusi sumberdaya tersebut secara merata,
(4) Ada tekanan dari kelompok yang tidak puas,
(5) Ada tekanan dari kelompok yang
puas untuk mempertahankan struktur,
(6) Pemerintah bersama kelompok yang diuntungkan semakin mantap posisinya, (7) Politik merupakan kebijakan ideal api sulit dilaksanakan dalam kenyataan,
(8) Dalam politik tidak ada yang gratis semua membutuhkan biaya,
(9) Kondisi keadilan oleh pemerintah .

Dari uraian di atas maka dapat disintesiskan sebagai berikut: “Politik memiliki arti yang sangat luas mulai dari merumuskan tujuan bersama, dan aktivitas yang berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, alokasi dan distribusi,
perdebatan, persaingan bahkan pertentangan dan perebutan di dalam upaya mendapatkan nilai-nilai dalam masyarakat dan Negara”.

Menurut Ramlan Surbakti bahwa perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang
berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan politik tersebut dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Fungsi pemerintah dipegang pemerintah, dan fungsi politik dipegang oleh masyarakat.

Tindakan dan wewenang yang melekat pada lembaga yang bertujuan untuk nilai-nilai politik seperti tujuan bersama. Sedangkan tindakan dan keputusan masyarakat atau individu dipengaruhi oleh kepribadian (keinginan, dorongan,
persepsi dan motivasi, sikap dan orientasi harapan dan cita-cita, ketakutan dan pengalaman masa lalu).

Dalam menyelesaikan konflik di antara kelompok dan masyarakat mungkin
kepribadian individulah yang lebih menonjol dari pada lembaga.

Menurut Ramlan Surbakti, ada empat faktor yang mempengaruhi perilaku politik yaitu:

(1) Lingkungan social politik tak langsung seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan media massa,
(2) lingkungan social politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian seseorang.

(3) Struktur kepribadian,

(4) lingkungan social langsung berupa situasi dan kondisi.

Perilaku politik salah satunya terwujud dalam partisipasi politik. Menurut Herbet
McCloskey partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Sedangkan menurut Samuel P Huntington dan Joan M Nelson berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Jelaslah bahwa partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik.
Kesadaran biasanya dimulai dengan orang yang berpendidikan, dan ekonominya lebih baik.

Dan partisipasi menjangkau semua sektor masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki hak untuk berpolitik.Tingkat partisipasi yang rendah umumnya dianggap sebagai tanda
yang buruk.

Di mana masyarakat tidak menaruh perhatian terhadap permasalahan kenegaraan.
Maka partisipasi rendah dianggap menunjukkan legitimasi yang rendah pula.

Dari uraian di atas dapat disintesiskan sebagai berikut “Melek politik adalah kesadaran masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses politik”. Maka sudah selayaknya semua masyarakat
menyadari arti penting politik dalam kehidupan dan tidak perlu bersikap antipati terhadapnya.

Kemudian berpartisipasi dalam politik sehingga fakta potret politik yang tidak baik dapat diperbaiki.

Dengan melek politik, pemahaman masyarakat akan politik mejadi benar, yaitu segala urusan untuk menggapai kehidupan yang lebih baik.

Hal ini sesuai pula dengan ungkapan Plato
dan Aristoteles yang menamakannya sebagai “ The good life”. Dengan melek politik maka masyarakat akan menepis pandangan bahwa politik itu kotor. Karena memang tidak semua politik itu buruk, politik yang benar justru menjadi bidang yang sangat penting dalam kehidupan.
Dengan melek politik semua pihak akan menyadari bahwa politik dalam bentuk yang

paling baik akan mewujudkan:
1) tatanan sosial dan berkeadilan,
2) tercapainya keputusan keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-
perbedaan di antara anggota-anggotanya.

3) sikap mempertahankan dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang menyangkut kehidupannya yang berarti tidak akan terlepas
dari gejala konflik atau kerjasama.

Dari uraian di atas maka melek politik menjadi suatu keharusan yang tidak bisa lagi dihindari. Maka upaya pemberdayaan melek politik harus dilakukan oleh semua pihak terlebih lebih pemerintah.

Dengan upaya pemberdayaan melek politik masyarakat tidak hanya memiliki
kesadaran politik tetapi juga akan mampu memiliki kecerdasan. Dengan demikian politik dan perpolitikan Indonesia akan sehat dan politik yang merupakan kegiatan bersama dapat mencapai keputusan damai bersama yang membawa tatanan social, berkeadilan dan kehidupan yang lebih baik benar benar akan terwujud.

Be the first to comment on "Masyarakat Melek Politik (Bagian 3)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d blogger menyukai ini: