Ini Alasan Mahasiswa UI Beri Jokowi Kartu Kuning

BEKASIMEDIA.COM – Aliansi gerakan yang terdiri dari BEM UI, BEM FKM UI, BEM Psikologi UI, BEM FF UI, BEM FIB UI, BEM FMIPA UI, BEM FKG UI, BEM FIA UI, BEM Fasilkom UI, dan BEM Vokasi UI mengadakan aksi kreatif untuk menyambut kedatangan Presiden RI Joko Widodo saat berkunjung ke Universitas Indonesia.

Kunjungan Joko Widodo ke Universitas Indonesia bertujuan untuk memberikan sambutan pada acara Dies Natalies UI yang ke-68. Pada kesempatan ini, aliansi mengambil momentum untuk mengadakan sebuah aksi kreatif yang diadakan di depan Stasiun UI.

Aksi kreatif yang dilakukan dikemas kedalam bentuk freeze mob dengan membawa berbagai sign dan terdapat simbolik meniup peluit dengan disertai pemberian kartu kuning. Maksud dari gerakan freeze mob adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui fakta-fakta yang tertulis pada sign mengenai isu gizi buruk yang menimpa Asmat, isu penghidupan kembali dwifungsi POLRI/TNI, dan penerapan peraturan baru Organisasi Mahasiswa. Aksi simbolik membunyikan peluit dan pemberian kartu kuning yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, bermaksud untuk memberi peringatan Presiden karena masih banyak isu yang membuat masyarakat resah atas kondisi Indonesia.

Isu gizi buruk di Asmat berdasarkan data Kemenkes menyebutkan, terdapat 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk di Asmat. Selain itu ditemukan pula 25 anak suspek campak serta empat anak yang terkena campak dan gizi buruk. Kondisi gizi buruk tersebut tidak sebanding dengan dana otonomi khusus yang pemerintah alokasikan untuk Papua. Pada 2017, dana otsus untuk Papua mencapai Rp 11,67 triliun, yaitu Rp 8,2 triliun untuk Provinsi Papua dan Rp 3,47 triliun untuk Provinsi Papua Barat.

Pada isu yang kedua, yaitu penunjukan Asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan sebagai Plt Gubernur Jabar dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumut yang kembali memunculkan dwifungsi Polri/TNI. Hal tersebut dikhawatirkan dapat mencederai netralitas Polri/TNI. Lalu pada isu yang ketiga, yaitu draft peraturan baru organisasi mahasiswa yang dinilai mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa. “Isu gizi buruk di Asmat, dwifungsi Polri/TNI, dan peraturan baru ormawa merupakan isu yang mengkhawatirkan bagi masyarakat Indonesia di penutup tahun 2017 dan awal tahun 2018, sudah seharusnya Presiden Joko Widodo diberi peringatan untuk melakukan evaluasi di tahun keempatnya,” Tutur Ketua BEM UI,  Zaadit Taqwa.

Aliansi gerakan yang terdiri dari BEM UI, BEM FKM UI, BEM Psikologi UI, BEM FF UI, BEM FIB UI, BEM FMIPA UI, BEM FKG UI, BEM FIA UI, BEM Fasilkom UI, dan BEM Vokasi UI berharap melalui gerakan ini, dapat memberikan pencerdasan kepada masyarakat mengenai kondisi Indonesia saat ini dan melakukan advokasi agar permasalahan yang diangkat dapat segera diselesaikan. (*/eas)