fbpx

DTKB: Kartu Sehat bukan Produk Smart City

BEKASIMEDIA.COM – Ketua Dewan Transportasi Kota Bekasi (DKTB) Dr. Harun Arrasyid mengatakan program Kartu Sehat berbasis NIK itu bukan smart city, karena ada persoalan integrasi di sana dengan berbagai sektor. Integrasi merupakan ciri dan karakter dasar smart city. Hal tersebut ia katakan kepada awak media (21/12) usai memberikan materi dalam seminar nasional bertema “Peran Pendidikan Menuju Smart City” di Islamic Center Bekasi, Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Lembaga Himpunan Doktor Manajemen Pendidikan Indonesia (HIMAPI).

“Kartu sehat berbasis NIK itu bukan smart city, akan tetapi itu bentuk kepedulian Walikota untuk mempermudah orang agar akses terhadap kesehatan menjadi lebih mudah, karenanya ada problem disana, terutama bagaimana terintegrasi dengan rumah sakit, bagaimana integrasi dengan puskesmas, dokter dan lain sebagainya, jadi sebenernya kunci dari smart city adalah integrasi,” terangnya.

“Kartu Sehat adalah kebijakan Walikota terkait dengan birokrasi BPJS yang berbelit belit, maka kemudian dibuatlah kartu sehat dengan sistim berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan,” imbuhnya.

Menurut Harun integrasi dibutuhkan, salah satu faktor pendukungnya adalah kepemimpinan yang kuat untuk mengintegrasikan kepentingan banyak orang, maka kalau pemimpinnya lemah sangat tidak mungkin mampu mengintegrasikan. Yang kedua, harus menghilangkan ego kedaerahan dan ego sektoral. Kita pahami bahwa sistem transportasi, sitem lingkungan hidup ataupun pelayanan publik lainnya semua itu harus terintegrasi antar daerah.

Terutama sistem pendidikan, misalnya kebijakan tempat sekolah, boleh tidak SD-nya di kota Bekasi sementara SMP-nya di kabupaten Bekasi, “ini kan juga masih menjadi persoalan. Karena itu integrasi bukan hanya integrasi dalam wilayah akan tetapi antar wilayah, termasuk di dalamnya sistem transportasi,” tegasnya.

Banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat kota Bekasi dalam merealisasikan program smart city terutama dalam pembentukan aplikasi aplikasi di antaranya aplikasi Sorot.

Smart city saat ini masih dalam batas pembuatan dokumen dan regulasi untuk menjadi platform dasar pengimplementasian smart city, jadi pemerintah berharap di tahun 2018 platform tersebut sudah selesai rumusannya.

“Tahapan smart city ini juga perlu waktu 5 tahun kedepan bahkan 2 hingga 3 kali periode Walikota Bekasi untuk bisa konsisten merealisasikannya, jadi kalau kota Bekasi mau menerapkan smart city butuh 5 kali periodeisasi Walikotanya karenanya dibutuhkan proses dan waktu, karena di sana kita mengubah cara pandang orang dan juga cara perilaku orang,” pungkasnya. (Dns)

Be the first to comment on "DTKB: Kartu Sehat bukan Produk Smart City"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d blogger menyukai ini: