BEKASIMEDIA.COM – Purwokerto – Ketimpangan pemerataan fasilitas pendidikan dan minimnya perlindungan bagi pekerja sektor informal menjadi dua persoalan utama yang menyebabkan anak-anak putus sekolah di Banyumas. Hal ini diungkapkan Ahmad Sabiq, Pengamat Politik sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), dalam wawancara dengan media di kampus ISIP UNSOED Purwokerto, Kamis (26/6/2025).
Menurut Sabiq, rata-rata lama sekolah di Banyumas masih sangat rendah, hanya sekitar tujuh tahun. Artinya, sebagian besar siswa baru menyelesaikan pendidikan setara kelas 1 atau 2 SMP. Penyebab utamanya adalah kurang meratanya akses ke sekolah negeri, khususnya SMA, yang tidak tersedia di semua kecamatan. Sementara itu, meskipun SMP negeri tersebar di kecamatan-kecamatan, jumlahnya masih terbatas dan sering kali kuota penerimaan tidak mencukupi, terutama akibat sistem zonasi yang ketat.
“Sistem zonasi saat ini justru menguntungkan anak-anak yang tinggal dekat sekolah negeri, biasanya di wilayah perkotaan. Anak-anak di daerah terpencil, dekat hutan atau kaki gunung, sulit mendapat akses sekolah negeri,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ahmad Sabiq menyoroti perlunya pemerintah memperbanyak satuan pendidikan dan menjalin kolaborasi dengan sekolah swasta untuk membuka peluang lebih luas bagi anak-anak yang terpinggirkan dari akses pendidikan formal. Selain itu, dia juga menegaskan pentingnya memperhatikan sektor ekonomi informal yang selama ini menjadi tumpuan utama pencari kerja di Banyumas.
“Pekerja informal seperti pedagang kaki lima (PKL) banyak menyerap tenaga kerja secara riil, namun mereka tidak memiliki perlindungan hukum dan seringkali diperlakukan sewenang-wenang. Di saat ekonomi sedang lesu dan banyak korban PHK, perlindungan dan fasilitasi bagi sektor informal harus menjadi perhatian negara,” jelasnya.
Ahmad Sabiq menekankan bahwa untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan ketahanan ekonomi, kebijakan yang komprehensif dan inklusif sangat dibutuhkan. “Pemerintah harus memikirkan bagaimana membuat sistem pendidikan dan lapangan kerja lebih adil dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang selama ini termarginalkan,” tutupnya.
Reporter: Denis
