BEKASIMEDIA.COM- Bantuan sosial Covid19 di lapangan tidak selamanya berjalan mulus. Bahkan salah satu hal yang menjadi keluhan gubernur dan kepala daerah banyak mengeluhkan terlalu banyak pintu bantuan sosial yang saling tumpang tindih bahkan ada 9 pintu bantuan sosial di Jawa Barat.
“Seandainya bisa dirapikan menjadi 1 pintu maka akan lebih baik. Oleh karenanya saya mengusulkan bahwa dibalik musibah ini sesungguhnya ada peluang atau ada hal yang sangat kita butuhkan saat ini yakni data valid sampai ke tingkat bawah (rumah tangga). Pendataan orang miskin dan orang miskin baru akibat kerentanan bencana, maka ini menjadi peluang emas,” ujar Anggota DPRD Kota Bekasi, H. Ahmad Ushtuchri kepada bekasimedia, Rabu, (22/4/20)
Pihaknya berharap pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten beserta segenap stakeholders menjadikan database ini sesuatu yang sangat berharga dan harus dicek ulang untuk divalidasi, diverifikasi sehingga ke depan ini bisa jadi database yang valid untuk perencanaan pembangunan.
“Termasuk pengalokasian anggaran untuk pengentasan kemiskinan,” jelasnya.
Ushtuchri menyatakan ini adalah hikmah di balik musibah sehingga semuanya bisa jadi lebih aware soal data, jadi melihat kiri dan kanan mana orang yang mampu dan tidak mampu dan lebih peka terhadap kebutuhan orang lain terutama orang yang tinggal dekat dengannya.
“Sekali lagi ini hikmah di balik musibah. Kita jadi lebih aware dan peka terhadap kebutuhan di sekitar kita,” tukasnya.
Langkah selanjutnya, kata Ushtuchri bisa dibentuk sebuah database yang reliable, kredible karena kebutuhan akan data yang sangat mahal, justru dari keberadaan musibah pandemi Covid19 ini.
“Oleh karena itu kita mendorong semua pihak stakeholders untuk segera, termasuk hari ini juga ada Sensus BPS jadi bisa kita combine. Ke depan kita mendorong pemerintah pusat bersinergi datanya bisa di-link dengan Pemerintah daerah, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih termasuk yang hari ini penerima bantuan
“9 pintu itu tidak boleh tumpang tindih tapi di lapangan kenyataannya data provinsi tidak nyambung dengan kota/kabupaten, data pusat juga sama tidak nyambung dengan data daerah sehingga ada yang barangkali terlewat, di sisi lain banyak yang double account, dapat beberapa kali bantuan dari pemerintah,” pungkasnya. (denis)
