BEKASIMEDIA.COM – Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Nicodemus Godjang menyatakan pemerintah kota Bekasi harus segera menindaklanjuti rekomendasi pengintegrasian Kartu Sehat (KS) berbasis NIK ke BPJS. Hal ini menyusul dikeluarkannya surat rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tertanggal 29 November 2019.
Dalam surat tersebut, KPK RI menanggapi surat yang dikirimkan Wali kota Bekasi Rahmat Effendi bernomor No. 440/7521/SETDA.TU perihal permohonan pertimbangan hierarki Perundang-undangan KS-NIK (Kartu Sehat) di Kota Bekasi. Dalam surat bernomor B/10174/LIT.04/10-15/11/2019 itu, KPK RI
memberikan pertimbangan agar KS-NIK diintegrasikan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau yang lebih dikenal dengan BPJS Kesehatan.
DPRD menyatakan lambatnya pengesahan RAPBD salah satunya karena menunggu surat balasan konsultasi dari KPK tersebut. Padahal selambat-lambatnya pengesahan APBD tahun 2020 kota Bekasi harus sudah ketuk palu tanggal 30 November 2019. Akibatnya jika lambat disahkan, maka hak-hak keuangan daerah tidak bisa diberikan, termasuk soal anggaran untuk KS-NIK.
“Karena Permendagri nomor 33 tahun 2019 adalah pedoman penyusunan APBD maka badan anggaran (banggar) harus konsisten artinya anggaran itu 300 milyar lebih itu harus dihold karena ada surat rekomendasi KPK,” ucapnya.
Terkait hal ini, Nico kembali menegaskan agar pemerintah kota Bekasi segera melakukan tindak lanjut. DPRD sendiri akan mengundang Rumah Sakit Swasta yang selama ini menerima pasien KS-NIK.
“Rumah Sakit swasta akan kita undang, dan akan kita tanya mereka apa saja item anggaran itu. termasuk yang outstanding. yang disupervisi hari ini maka ya wajib kita turuti. Kalau nggak dipatuhi ya kami tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
