BEKASIMEDIA.COM – Anggota komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Nicodemus Godjang asal Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) mengusulkan dibentuknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perparkiran untuk lebih memaksimalkan pendapatan retribusi daerah dari sektor perparkiran.
Ditemui di ruang kerjanya, Jum’at, (11/10/2019) ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) ini menjelaskan pemerintah kota Bekasi sudah harus mulai berdisiplin dalam menegakkan peraturan daerah. Ketika bicara soal PAD, agar bisa naik, modal utamanya adalah displin terhadap aturan yang ada.
“Pemerintah kota Bekasi hendaknya membuat lembaga yang khusus mengerjakan sistem perparkiran bahkan kalau bisa dibuatkan saja BUMD nya karena potensinya sangat besar. Penduduk kota Bekasi yang 2.7 juta jiwa, jika kita estimasikan setengah penduduknya pengguna kendaraan bermotor dan setiap rumah minimal mempunyai 2 unit motor, maka potensi retribusinya akan sangat luar biasa,” ujarnya.
Tinggal sekarang, lanjut Nico, pihaknya melihat disiplin pemerintah daerah dalam penegakkan aturannya. Jika penyelenggara parkir tidak menjalankan amanah yang tidak sesuai dengan peraturan daerah (perda) maka harus ada tindakan tegas, sehingga ada efek jera bagi penyelenggara lainnya.
“Ada mal yang menerapkan tarif parkir di jam pertama Rp6000, padahal di Perda kita cuma Rp3000 untuk mobil, berarti kan ada kenaikan 2 kali lipat, makanya kita meminta secepat mungkin pemerintah kota Bekasi melalui Satpol PP tegakkan perdanya, kalau saya maunya rekomendasi dewan secara resmi bahwa mal mal yang menyalahi aturan perda ditutup dan diambil alih parkirnya, sekaligus diaudit sudah berapa lama mereka menarik tarif parkir ini, berapa banyak mereka dalam setahun menyumbangkan restribusi, nah ini saya kira tidak hanya merugikan pemerintah daerah tapi juga masyarakat umum,” imbuhnya.
Kemudian selain itu, terkait parkir parkir liar di pinggir jalan, pemerintah daerah juga harus segera menertibkan Dan mengaturnya, siapa yang mengelola, bagaimana sistem pendistribusiannya dan juga bagaimana sistem pembayaran retribusinya.
“Saya banyak melihat praktek porporasi hanya sekedar bisa dicetak dan seolah olah ada retribusi tapi ternyata bodong, nah ini kan seharusnya diatur oleh pemerintah daerah, bahwa sekalipun dia parkirnya kecil tetapi ada penyelenggaranya di sana dibuatkanlah porporasinya untuk menarik retribusi, kalo perlu kita buatkan secara online,” ungkapnya.
Ke depan jika DPRD sepakat dengan pemerintah kota Bekasi merevisi peraturan pajak dan retribusi tersebut dan juga dibuat secara online, e-money termasuk penyetorannya sehingga potensi kebocoran itu bisa diminimalisir.
“Tapi lagi-lagi yang lebih utama adalah bagaimana pemerintah disiplin dalam menegakkan Perda, apapun bentuk pelanggarannya harus ditindak,” pungkasnya. (CR-1)
