BEKASIMEDIA.COM – Komisi VI DPR RI menyambut hangat Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian disetujui Komisi VI DPR RI Untuk selanjutnya di paripurnakan.
“Saya hadir dalam sidang hari ini dan membacakan pandangan akhir, Fraksi PKS menyatakan setuju dengan semua pasal yang dibahas hingga akhir, kami siap all out untuk memperjuangkan pasal tentang koperasi syariah masuk ke dalam Undang-Undang Perkoperasian,” ujarnya kepada bekasimedia.com lewat selulernya, Ahad, (15/9/2019)
Sebelumnya, setelah melalui pembahasan yang cukup alot pada rapat komisi VI DPR RI (13/9), pimpinan sidang komisi VI akhirnya menutup sidang dengan kesepakatan untuk melanjutkan ke paripurna.
Dalam pembahasan 4 partai tidak setuju dilanjut (menghendaki dibahas kembali dalam sidang komisi) dan 6 partai setuju dilanjut ke paripurna.
Partai-partai yang tidak setuju dilanjutkan ke pengambilan keputusan di paripurna umumnya adalah mempersoalkan keberadaan Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) sebagai organisasi tunggal yang di danai oleh APBN dengan besaran anggaran yang cukup fantastis.
“Puluhan milyar anggaran APBN digelontorkan untuk Dekopin tentu saja menimbulkan kecemburuan pada organisasi koperasi lainnya,” imbuhnya.
Berikutnya adalah tentang koperasi syariah yang tidak pernah ada sebelumnya. Dibukanya kesempatan pendirian koperasi syariah adalah untuk merespons perkembangan perbankan syariah yang belum pernah ada di masa lalu. Undang-undang ini dibuat untuk merevisi Undang-undang nomor 25 tahun 1992.
“Mudah-mudahan dalam sidang paripurna RUU Perkoperasian ini dapat dengan mulus disahkan oleh pimpinan dan anggota menjadi Undang-Undang,” pungkasnya. (dns)
