BEKASIMEDIA.COM – Ketua KPUD Kabupaten Bekasi Jajang Wahyudin akhirnya memberikan tanggapan terkait keputusan Bawaslu RI dalam kasus dugaan penggelembungan suara caleg DPR RI dari Partai Nasdem di Kecamatan Tambun Selatan.
Jajang Wahyudin menyatakan akan terlebih dahulu membahas hal itu bersama komisioner KPUD Kabupaten Bekasi.
“Pertama kita balas dulu surat dari PKS. Kita respond an kita serahkan. Dalam surat itu kita sampaikan bahwa kita belum mendapatkan salinan surat dari Bawaslu RI,” ungkap Jajang saat dihubungi bekasimedia.com melalui sambungan seluler, Selasa (18/6/2019).
Setelah membalas surat dari PKS, Jajang mengatakan akan berkonsultasi dengan KPU RI. “Kita sudah komunikasikan dengan teman-teman PKS, UU no 7 tahun tahun 2009, KPUD Kabupaten Bekasi tidak dalam posisi mengambil regulasi karena menunggu arahan KPU RI. Kalau saja dari Bawaslu Kabupaten, mungkin kita bisa langsung mengambil langkah,” katanya.
Terakhir, Jajang menegaskan pihaknya taat regulasi. “Jika memang ada dugaan terjadi, kita taati regulasi dan hukum yang ada,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bawaslu RI memenangkan gugatan PKS yang meminta keadilan atas adanya dugaan penggelembungan suara Partai Nasdem untuk DPR RI di Kecamatan Tambun Selatan.
“Bawaslu Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Nomor : 25/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019, Tanggal 12 Juni 2019 yang pada intinya menyatakan menerima Permintaan Koreksi Pelapor dan langsung mengoreksi Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor : 08/PL/PROV/13.00/V/2019 tanggal 15 Mei 2019,” ujar Muhamad Nuh.
Konsekuensi dari koreksi Bawaslu ini, KPUD Kabupaten Bekasi harus mencocokkan perolehan suara Partai Nasdem dalam Formulir Model C1-DPR di seluruh Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Jatimulya dengan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Jatimulya dan Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Tambun Selatan. (dns)
