BEKASIMEDIA.COM – Politik uang (money politics) adalah cara curang dalam mempengaruhi pemilih untuk memilih caleg atau partainya. Ini mencederai demokrasi. Warga dihargai murah dengan sejumlah uang, entah itu 20 ribu atau 50 ribu. Setelah itu, caleg atau parpol akan menghilang selama 5 tahun karena merasa sudah membeli pemilih.
Demikian dikatakan Ketua Fraksi PKS MPR RI Tifatul Sembiring saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional MPR RI di daerah yang bertema “Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945: Pemilu dan Demokrasi Kita” di Hotel Grand Aston Medan pada Selasa, 9 April 2019.
Tifatul kemudian menyoroti hasil OTT KPK yang mengungkap adanya ratusan ribu amplop berisi uang dan cap jari yang disiapkan oleh salah satu caleg dari parpol peserta pemilu 2019 yang diduga digunakan untuk melakukan serangan fajar. “Delapan miliar itu tak sdikit. Booanyak itu!” katanya menirukan logat Batak. Konon, katanya, itu baru yang tertangkap. Yang belum tertangkap, entahlah!
Sebagai anggota DPR RI, Tifatul juga menyadari banyaknya godaan yang diterima dirinya. Karena suap sudah menjadi kebiasaan dan lumrah di tempatnya bekerja. “Kalau jumlahnya sedikit mungkin kita masih kuat iman. Tapi ketika uangnya gede, kalau tidak kuat-kuat iman, bisa luluh juga kita,” terangnya.
Tifatul mengingatkan ratusan peserta seminar agar menolak dan menjauhi politik uang dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden yang akan berlangsung tanggal 17 April 2019 mendatang. Ia menegaskan akan tetap memilih politik bersih dalam memperjuangkan partai di pemilu 2019.
“Kita ingin mengedukasi warga dengan menyampaikan isu dan program kerja yang menyentuh masyarakat seperti SIM seumur hidup, bebas pajak kendaraan motor, bebas pajak penghasilan 8 juta ke bawah, dan perlindungan ulama, tokoh serta simbol agama,” jelas caleg dari daerah pemilihan Sumut I yang mencakup Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai.
Sementara Dr Haryanto Lc MA menyatakan pentingnya kita ikut pemilu karena ia merupakan kesaksian kita dalam memilih pemimpin yang adil. “Kesaksian itu penting. Kita ingin pemilu jurdil agar hadir pemimpin yang adil. Jangan menyembunyikan kesaksian kamu dengan cara golput,” jelasnya.
Alumnus Sudan ini kemudian mensitir sebuah kaidah fikih “Jika sebuah kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sebab sarana (wasilah) itu, maka wasilah tersebut adalah wajib,” ujarnya.
Ia menerangkan bahwa jika kaidah ini diterapkan dalam kehidupan politik, maka perintah ‘amar maruf nahyu munkar’ itu wajib. Semua ulama sepakat. Tidak akan terlaksana amar maruf nahyu munkar kecuali melalui kekuasaan maka ia wajib. Contoh kasus DKI. Alexis ditutup karena kekuasaan. Kekuasaan tidak akan terjadi jika tidak melalui pemilu, maka dia wajib.
Selain Tifatul Sembiring, seminar nasional juga menghadirkan pembicara dan pakar tingkat lokal seperti Muhammad Nuh, M.SP., dan Junaidi Parapat, S.IP. (*)
