BEKASIMEDIA.COM – Komisi 1 DPRD Kota Bekasi memperingatkan Bawaslu terkait rekrutmen Pengawas TPS dari pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Pemerintah Kota Bekasi secara sistematik melalui Institusi pemerintah Kota, yaitu BKPPD (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah), karena diduga melanggar peraturan perundang-undangan Pemilu 2019, khususnya pelibatan langsung aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pemilu.
Ketua komisi 1 DPRD kota Bekasi Chairoman Joewono Putro menyarankan Bawaslu melakukan rekrutmen tenaga pengawas TPS secara terbuka dan transparan ke publik untuk memperoleh tenaga pengawas yang independen, tepercaya dan menghindari sekecil mungkin kemungkinan intervensi pihak-pihak partisan termasuk menarik pengaruh pejabat ASN ke dalam penyelenggaraan secara langsung melalui tenaga pengawas TPS.
Lebih lanjut DPRD mendorong Komisi 1 untuk bisa memanggil Bawaslu, BKPPD dan Sekda Kota Bekasi untuk menjernihkan permasalahan ini.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Tommy Suswanto menyatakan rekrutmen tersebut sudah sesuai dengan amahan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 di mana peran pemerintah dan pemerintah daerah harus mensupport pelaksanaan pemilu.
“Mengingat rekrutmen PTPS sesuai dengan UU, syarat usia minimal 25 tahun. Melihat kebutuhan SDM dalam pelaksanaan pemilu cukup besar untuk kota Bekasi, seperti kami harus merekrut 6.720 orang/PTPS, belum lagi kebutuhan KPU melalui KPPS dan saksi Parpol, selanjutnya dalam rekrut PTPS karena dibatasi dengan usia minimal 25 kami masih kekurangan pendaftar calon PTPS, maka kami meminta kepada pemerintah daerah agar dapat mensupport pelaksanaan melalui SDM yang banyak di pemerintah kota untuk menjadi calon PTPS.
Tommy menjelaskan calon PTPS ini direkrut secara kelembagaan oleh Bawaslu. Mereka bertugas selama penyelenggaraan 23 hari sebelum pemungutan suara dan 7 hari setelahnya.
Adapun syarat-syarat khususnya yakni berusia minimal 25 tahun,
Pendidikan akhir SMA dan bukan anggota Partai Politik. (dns)
