BEKASIMEDIA.COM – Anggota komisi V Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat, Heri Koswara menyatakan kebijakan New Normal di kota Bekasi terkesan dipaksakan. Heri menilai masih banyak hal yang perlu dievaluasi terlebih dahulu, terutama terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Terkait kehadiran Pak Presiden dan Gubernur Jabar ke Bekasi bahwa kota Bekasi dijadikan sebagai pilot project New Normal, harus diperhatikan, pertama: kita harus melihat bahwa darurat kesehatan lebih utama ketimbang persoalan ekonomi.
Nampaknya ini yang disampaikan Presiden kemarin ada program yang kita lihat lebih utamakan ekonomi ketimbang kesehatan masyarakat. Sehingga jika ini terjadi dikhawatirkan perkembangan kasus covid19 belum melandai sementara masyarakat sudah diberi ruang-ruang yang memungkinkan bertumpuknya massa,” jelas Heri Koswara melalui sambungan telepon, Kamis (27/5/2020).
Heri menyarankan, Evaluasi menyeluruh PSBB baik di tingkat provinsi maupun kota. “Kalau hasil evaluasi yang komprehensif ini sudah ada dan dinyatakan memang kasus covid19 di Jabar dan Bekasi, dengan data valid, kurvanya sudah melandai, bahkan turun, baru kita bicara tentang kebijakan New Normal. Artinya masyarakat diperbolehkan melakukan aktivitas seperti biasanya, aktivitas harian, tapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” imbuhnya.
Namun Heri menyayangkan, karena wacana New Normal yang digulirkan saat ini terkesan terburu-buru.
“Nah ini yang kita sayangkan, ini seolah-olah kayak ada tekanan, dorongan kepada pemerintah, di mana data belum ada, tapi New Normal sudah digaungkan. Saya khawatir, pertama, walaupun melibatkan TNI Polri, kita tidak tahu bagaimana jumlah massa yang tidak terkendali, nantinya, berapa jumlah TNI Polri yang disiapkan, berapa titik yang dibuka, dan ini secara
operasional tentu harus matang,” tambah Heri.
Oleh karena itu, pihaknya meminta wali kota Bekasi fokus menerapkan PSBB dahulu. “Insya Allah dengan tetap bertahan beberapa waktu lagi kita harap kurva kasus covid19 benar menurun,” tukasnya.
Sementara ini, Heri menyarankan kepada masyarakat agar menghindari interaksi atau perkumpulan massa agar bisa memutus mata rantai persebaran covid19.
“Jadi pertama-tama kita memang dihadapkan antara persoalan ekonomi dan kesehatan. Maka prioritas yang harus diperhatikan adalah kesehatan, karena nyawa manusia perlu dijaga. Sementara kalau ekonomi, tidak semua pergerakan ekonomi anjlok. Banyak yang bergerak atau beralih ke online dan selain pemerintah memberi bantuan sosial, masyarakat juga saling membantu satu sama lain,” ungkapnya.
Kata Heri, persoalan kesehatan ini pokok, maka pemerintah jangan seolah-olah lepas tangan, kemudian membolehkan masyarakat melakukan berbagai kegiatan seperti biasa. Di mana yang imunnya kuat, bertahan, yang tidak kuat, tidak bertahan dan berisiko atau rentan.
“Oleh karenanya pandangan kita New Normal bisa dilakukan kalau PSBB dievaluasi menyeluruh terutama soal kesehatan. Basic kita adalah penanganan kesehatan. Jangan sampai salah fokus nanti jadi abnormal,” pungkasnya. (denis)
