fbpx

Politisi PKS: PSBB Harus Serentak Seluruh Indonesia, Biaya dari Pemerintah Pusat

BEKASIMEDIA.COM – Jakarta,
Anggota Tim Pengawas COVID-19 DPR RI asal FPKS, Hj. Nur Azizah Tamhid (NAT) mengusulkan pemerintah pusat memberlakukan PSBB serentak di seluruh provinsi dengan memberikan subsidi kepada provinsi yang tidak memiliki anggaran.

Nur Azizah Tamhid mendesak Presiden Joko Widodo segera menggelar rapat koordinasi dengan para gubernur untuk membahas pemberlakuan PSBB serentak secara Nasional.

Hal ini disampaikan Anggota DPR dari Dapil Kota Bekasi dan Depok itu saat berkunjung ke kediaman Ketua Satgas Kampung Siaga Covid-19 RW 11 Kelurahan Tugu, Cimanggis, Depok H. Ahmad Asmawi, Senin (4/5/2020) kemarin.

Ini merupakan rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya terkait tugas beliau sebagai TIMWAS COVID-19 DPR RI dalam rangka memastikan proses percepatan penanganan Covid-19 ini berjalan dengan baik, efektif serta efisien di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, saat berkunjung ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Kamis (23/4/2020) lalu, ia juga mengusulkan agar Kota dan Kabupaten se Jawa Barat berlakukan PSBB untuk mengoptimalkan pencegahan Covid-19 ini.

Rabu (29-4-2020) Gubernur Jabar menindaklanjuti usulan tersebut dengan menggelar Rapat Koordinasi Video Conference bersama Bupati dan Walikota di 17 Daerah yang belum melaksanakan PSBB di wilayahnya dan meneruskan ke Pemerintah Pusat.

“Alhamdulillah kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Jabar, karena telah menindaklanjuti usulan PSBB se Jawa Barat dan Menkes sudah menyetujuinya, meskipun di satu sisi ada konsekuensi terkait anggaran pelaksanaan PSBB ini serta harus mengkonsolidasikan berbagai elemen masyarakat di wilayahnya,” ujar Nur Azizah Tamhid.

Berbagai laporan menunjukkan tren kasus Konfirmasi PDP, ODP, dan OTG saat ini masih meningkat; serta tidak saja terjadi di Kota Depok, akan tetapi terjadi di wilayah Jabodetabek dan berbagai wilayah Propinsi lain di Indonesia.

Karena hal tersebut, lanjut Azizah, sebaiknya pemerintah pusat menerapkan PSBB di seluruh Provinsi di Indonesia meskipun ada sejumlah Provinsi yang masih belum siap karena terkait anggaran.

“Presiden Jokowi perlu segera menggelar rakor dengan Para Gubernur yang belum melaksanakan PSBB, seperti yg telah dilakukan oleh Gubernur Jabar,” ujarnya.

Untuk itu, kata Nur Azizah, Pemerintah pusat harus menyiapkan anggaran subsidi silang bagi provinsi yang belum siap melaksanakan PSBB di wilayahnya.

“Hal ini tersebut penting dilakukan secara serentak mungkin cukup sekali saja untuk efektifitas optimalisasi upaya memutus jaringan penyebaran COVID-19 di Indonesia,” tegasnya.

Nur Azizah Tamhid menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada ketua RW 11 Tugu atas kiprah peran aktif mengajak dan menyadarkan warganya untuk mengikuti anjuran pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Pada kesempatan ini, ia menyerahkan bantuan berupa Brosur Edukasi Pencegahan penyebaran Covid-19 serta Paket Sembako untuk membantu penyediaan paket takjil dan berbuka yang disiapkan di depan masjid bagi warganya yang terdampak Covid-19.

“Saya mengimbau agar semua pihak berperan aktif memutus rantai penyebaran Covid-19 ini,” pungkas Nur Azizah Tamhid. (***)

%d blogger menyukai ini: