BEKASIMEDIA.COM – Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah berjalan selama 14 hari mulai tanggal 15 April 2020 sampai 28 April 2020 di Kota Bekasi. Namun, PSBB di Kota Bekasi yang telah berjalan rupanya belum maksimal, masih terlihat pengendara roda dua maupun roda empat yang melakukan pelanggaran.
Pada akhir pekan lalu, Minggu, 26 April 2020, Wali Kota Bekasi mengadakan pertemuan dengan Bupati Bogor, Wakil Wali Kota Bogor, Bupati Bekasi yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra untuk pengajuan kembali perpanjangan pemberlakuan PSBB di wilayah masing masing.
Dengan surat resmi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.250-Hukham/2020 mengijinkan bahwa PSBB di wilayah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor akan di berlakukan perpanjangan untuk PSBB tahap II, di mulai besok tanggal 29 April 2020 sampai 12 Mei 2020.
Wali Kota Bekasi melayangkan Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.268-BPBD/IV/2020 mengenai perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan wabah Corona Virus Disease (Covid 19) di tetapkan untuk penjagaan di tiap 32 titik PSBB secara lebih ketat.
Wali Kota Bekasi menyampaikan, penjagaan ini akan lebih maksimal lagi. kerja sama antar Polres Metro Bekasi, Kodim 0507 Bekasi dan dari Pemerintah Kota Bekasi akan lebih diperketat, guna mengurangi bahkan menekan angka pelanggaran.
“Sistemnya akan sama dengan ketentuan pada pengendara baik roda 2 maupun roda 4, perinciannya roda 2 akan tetap dengan satu pengendara jika ia masih 1 KTP dengan penumpang diperbolehkan, dan untuk roda 4 diberlakukan dengan jarak kursi penumpang,” jelas Rahmat Effendi.
Anggota Satpol PP Kota Bekasi bahkan akan disiapkan sejenis bambu untuk membuat efek jera warga jika mereka masih berkeliaran tanpa ada keperluan yang mendesak.
Untuk perpanjangan PSBB kali ini, para pengendara yang masih belum bisa diatur akan dibuatkan surat tilang, karena Gubernur menyampaikan sudah berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat maupun Polda Metro Jaya untuk pembuatan pelanggaran dengan sistem tilang. Kedepannya, akan lebih ketat lagi mengenai pembatasan sosial ini.
(Humas Pemkot Bekasi)
