BEKASIMEDIA.COM – Pasca penetapan Eka Supria Atmaja sebagai Plt Bupati Bekasi pada bulan Oktober 2018 silam dan didefinitifkan pada bulan Juni 2019 ini, kinerja Pemkab Bekasi cenderung menurun. Penilaian ini datang dari para mahasiswa beberapa Kampus di Bekasi. Mereka menyatakan, selama ini Eka Supria Atmaja tidak serius bekerja.
Ketua BEM Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa, Fakhri Pangestu mengatakan bahwa selama kepemimpinan Eka Supria Atmaja, kinerja Pemkab Bekasi cenderung lebih buruk jika dibandingkan dengan kinerja mantan Bupati yang kini tersandera Kasus suap Meikarta, Neneng Hasanah Yasin.
Dirinya menjelaskan bahwa sisa lebih perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD pada TA 2017 sebesar 800 Milliar sedangkan TA 2018 SiLPA APBD kabupaten Bekasi tembus 1,03 Triliun. Padahal Perda APBD ini adalah buah kesepakatan Bupati dengan DPRD sebagai Representatif Masyarakat Bekasi.
“Pemkab Bekasi ini kan Event Organizer (EO) bertugas menjalankan Perda, dan Perda APBD ini adalah hasil paripurna antara Bupati dan Wakil Rakyat yang harus dijalankan sebagaimana mestinya, Apalagi hasil diskusi kami kawan-kawan kampus memprediksi SiLPA TA 2019 ini bisa 2 Triliun mengalahkan APBD Kota Sukabumi, sebetulnya Pak Eka ini serius tidak jadi Bupati Bekasi?” ucapnya.
Hal senada juga dikatakan Ketua BEM STAI Nur Elghazi, Ahmad Baihaqi bahwa turunnya penyerapan Anggaran setiap tahunnya adalah bentuk ketidakbecusan Bupati sebagai pucuk pimpinan Bekasi dan Sekda sebagai pucuk pimpinan birokrasi dalam mengatur pemerintahan.
“Bayangkan, sekitar 6 kursi kepala dinas kosong, belum lagi Kabid dan Kasi jumlahnya bisa puluhan. Hal ini dibiarkan berlarut. Bupati tidak memposisikan sebagai pejabat politik, kerjanya hanya menghadiri peresmian seperti gunting pita dan tanda tangan prasasti. Sedangkan Sekda sebagai pembina PNS seharusnya mau dan mampu membina PNS. Reformasi Birokrasi di Bekasi seperti Fiksi” tegas Baihaqi.
Sedangkan dampak dari rendahnya Penyerapan APBD dinilai berakibat pada lambatnya pembangunan dan perbaikan infrastuktur serta program untuk masyarakat tidak bisa dirasakan langsung.
“Dampak dari minimnya penyerapan APBD ini adalah mangkrak-nya pembangunan dan merangkak-nya kesejahteraan masyarakat, karena banyak program kegiatan yang tidak terserap. Saya harap Bupati segera isi kekosongan jabatan dan tegas terhadap bawahan. Jadi Slogan Bekasi Baru dan Bekasi Bersih jangan hanya sebatas ‘Iklan Kecap’ saja.” tukas ketua BEM STKIP Pancasakti, Bali Fadil. *
