BEKASIMEDIA.COM – Anggota DPRD Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) kota Bekasi, Evi Mafriningsianti menyatakan perlu adanya peraturan daerah (Perda) bagi program Kartu Sehat (KS) berbasis NIK kota Bekasi untuk mengukur akuntabilitas dan pertanggungjawabannya.
“Sebenarnya ini akan bisa terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dan saya juga setuju kalau di perdakan. Dalam pasal perda ini juga didalamnya ada untuk akuntabilitasnya, audit laporan pertanggungjawaban dari program KS itu sendiri,” ujarnya kepada bekasimedia.com, Selasa, (10/9/2019)
Jika sudah ada Perda dan pasal pasalnya terutama menyangkut katagori jenis penyakit yang berat dan yang ringan, kemudian kemana rujukannya, sehingga KS tetap bisa diakses untuk seluruh masyarakat akan tetapi tetap ada aturannya.
“Diatur saja oleh Perda karena nantinya ini akan mudah kita kontrol dan masyarakatpun akan bisa mengontrol, DPRD juga bisa mengawasi. Salah satu fungsi pengawasan dewan antara lain sebagai partner kontrol program-program pemerintah daerah,” imbuhnya.
Disinggung soal program KS apakah merupakan produk politik, politisi perempuan PAN ini mengatakan, “apapun, apakah KS produk politik atau bukan yang terpenting adalah ini untuk kemaslahatan masyarakat kota Bekasi, jadi tidak masalah produk politik atau bukan yang penting tadi bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (dns)
