fbpx

PPDB Masih Kisruh, Komisi V DPRD Jabar Harap Gubernur Jadi Juru Sosialisasi Utama

ilustrasi siswa/ist

BEKASIMEDIA.COM – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat untuk Dapil Jabar 8 (Karawang-Purwakarta), Abdul Hadi Wijaya, mengunjungi beberapa sekolah negeri dan swasta guna memantau aktivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK di Jawa Barat (Senin 17/6/2019) . Terlihat antrean panjang dan wajah-wajah lelah para orangtua dan calon peserta didik di halaman, koridor dan ruang-ruang kelas yang difungsikan sebagai desk pendaftaran.

“Ternyata info yang berkembang saat ini adalah bahwa siapa yang memasukkan form lebih dahulu akan mendapat prioritas masuk sekolah,” kata Abdul Hadi dalam postingan di akun Facebook-nya.

Menurut Abdul Hadi, fenomena ini adalah salah satu gambaran lapangan, betapa terminologi sederhana ‘sosialisasi’ belum berjalan efektif di lapangan. Dan cita-cita mulia untuk penghapusan labelisasi sekolah favorit masih jauh dari kenyataan.

PPDB 2019 sudah dicanangkan sangat dini oleh Kementerian Pendidikan dan Kebuyaan sejak hari terakhir tahun 2018 dalam bentuk Permendikbud Nomer 51 Tahun 2018. Dan Gubernur Jawa Barat meresponsnya dengan Pergub Jabar Nomer 16 Tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019. “Ada waktu yang sangat longgar selama 1,5 bulan sebelum hari H pelaksanaan pendaftaran, hari senin 17 Juni 2019,” lanjutnya.

Selama 1,5 bulan itu pihak Disdik Jawa Barat dan segenap sekolah berstatus melakukan sosialisasi. Bahkan Komisi V memantau belasan sekolah SMA/K negeri dan swasta dalam periode itu.

“Semuanya melaporkan sedang sosialisasi. Para pejabat di Kementerian juga sangat kompak bahwa akan berusaha menghapus secara bertahap pandangan sekolah favorit. Artinya semua sekolah di tanah air akan segera setara dengan SMAN 3 Bandung, SMAN 8 Bukit Duri Jakarta, SMAN 3 Malang dan deretan sekolah papan atas lainnya,” tambahnya.

Faktanya, kata Abdul Hadi, hari ini desas-desus ‘siapa datang dulu akan lebih besar peluang diterima’ sangat santer. Dan antrean panjang ini menyemut di sekolah-sekolah yang selama ini punya branding favorit.

“Jam 4 dini hari, pendaftar sudah antre di SMAN 1 Depok, mengular sampai 1 kilometer…. demikian laporan tim kami dari Depok. Idem juga di SMAN 3 dan 5 Kota Bandung. Bahkan, saya saksikan sendiri di SMAN 1 Cileunyi Kabupaten Bandung, yang datang jam 5 pagi harus puas dengan nomer antrean di 55,” katanya.

Artinya, kata Hadi harus diakui, bahwa tahun ini pihak terkait masih belum cukup berhasil mensosialisasikan dua pesan penting PPDB 2019: 90% zonasi dan tidak ada sekolah fovorit. Pendaftaran berlangsung 6 hari (17-22 juni) dan semua pendaftar diperlakukan sama, tidak ada perbedaan peluang antara yang datang awal maupun yang tiba di sekolah agak siang.

“Kami harap di waktu ‘injury time’ ini, Pak Gubernur membantu jajarannya, dengan mengambil alih tongkat komando sebagai juru sosialiasi utama. Karena inilah salah satu kemampuan yang Allah lebihkan pada diri beliau. Tidak usah menyesali bahwa selama ini diskusi tentang banjir serta arsitektur masjid telah menyita kesiagaan publik jauh di atas sosialiasi isu mendasar… PPDB 2019 yang perlu remedial khusus untuk jadi bagian prestasi Jabar Juara Lahir Batin,” pungkasnya. ***

Be the first to comment on "PPDB Masih Kisruh, Komisi V DPRD Jabar Harap Gubernur Jadi Juru Sosialisasi Utama"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d blogger menyukai ini: