BEKASIMEDIA.COM – PT KAI (Persero) memaparkan kebutuhan investasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung membengkak dari US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS) menjadi US$8 miliar atau setara Rp114,24 triliun.
“Tadi perkiraannya berkembang menjadi US$8,6 miliar, waktu itu diestimasi pada November 2020 oleh konsultan KCIC (PT Kereta Cepat Indonesia China),” ungkap Direktur Keuangan & Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya saat rapat bersama Komisi VI DPR, Rabu (1/9/2021).
Ditambah lagi, menurutnya Indonesia juga belum menyetor modal awal senilai Rp4,3 triliun.
Angka ini ditemukan setelah perbaikan dan efisiensi dilakukan di tubuh PT Konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku perusahaan induk yang menangani Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Pembengkakan biaya proyek sendiri memang sudah terjadi berkali-kali.
Awalnya pihak China menawarkan pinjaman US$ 5,5 miliar dengan jangka waktu 50 tahun dan tingkat bunga 2% per tahun. Bila ditaksir dalam rupiah dengan kurs terkini jumlah pinjaman yang awalnya ditawarkan sebesar Rp 78 triliun.
Kemudian, ketika proyek dijalankan biayanya melonjak menjadi US$ 5,98 atau sekitar Rp 84 triliun dalam kurs terkini. Biaya proyek pun belum berhenti membengkak, terakhir kali biaya proyek meningkat menjadi US$ 6,07 miliar atau sekitar Rp 86 triliun.
Indikasi membengkaknya biaya proyek kembali terjadi pada September 2020, saat itu perkembangan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengalami keterlambatan dan juga terkendala pembebasan lahannya. Maka dari itu pemerintah meminta KCIC untuk melakukan peninjauan ulang.
Di peninjauan ulang pertama November silam, pembengkakan biaya proyek tercatat mencapai US$ 2,5 miliar atau totalnya menjadi US$ 8,6 miliar.
Jakarta-Bandung Terlalu Dekat
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menjelaskan bahwa pembangunan kereta cepat tersebut sudah diduga sebelumnya, karena tidak ada urgensinya.
“Mengapa? Pertama, karena jaraknya terlalu dekat dan trasportasi ke Bandung sudah banyak,” katanya saat dihubungi Bekasimedia, Minggu (5/9/2021).
Menurutnya kereta cepat harusnya bersaing dengan maskapai pesawat, sehingga direkomendasikan bukan Jakarta-Bandung melainkan Jakarta-Surabaya.
“Jadi Jakarta-Surabaya selama ini menggunakan pesawat, maka dengan kereta cepat bisa ditempuh dengan cepat. Misal, tiga jam,” katanya.
Apalagi proyek Kereta Cepat tersebut merupakan proyek yang tidak jelas dalam perencanaan sehingga biayanya membengkak. Ditambah, PTPN ikut terlibat dalam proyek kereta cepat tersebut.
Sehingga menurutnya bengkaknya biaya tersebut adalah konsekuensi dari pemerintah yang tidak melakukan rencana yang matang dan hanya mengikuti kemauan investor.
Senada dengan Trubus, Prof Leksmono Suryo Putranto Guru besar Tetap ilmu transportasi dan rekayasa lalu lintas dari Fakultas Teknik Universitas Tarumanegara mengatakan Jakarta-Bandung terlalu dekat dan moda transportasi sudah banyak.
“Kalau dengan Argo Parahyangan sudah oke, ditambah dengan jalan tol sudah cukup. Jika ditambah lagi dengan Kereta Cepat dengan biaya perkiraan tiket 200 ribu. Mungkin, nggak diminati orang,” katanya saat dihubungi Bekasimedia Minggu (5/9/2021).
Ia khawatir apabila proyek kereta cepat selesai, karena teknologi Tiongkok tidak terlalu cukup bagus dalam hal perkeretapian. Apalagi banyak terjadi kecelakaaan kereta api di China.
“Termasuk dalam hal konstruksi kereta cepat. Secara kasat mata ada banyak pipa menjulur konstruksi. Itu untuk apa drainase? Tapi kok terlalu kecil,” katanya.
Perlu Investigasi
Trubus mengatakan perlu juga melakukan investigasi mengenai proyek tersebut termasuk penyelesaian dengan warga yang terdampak dari proyek tersebut.
“Seperti penyelesaian sengketa tanah dengan warga,” katanya.
Sedangkan Leksmono mengatakan bahwa yang paling penting untuk diinvestigasi dan di audit adalah keselamatan.
“Memang saya setuju soal investigasi soal menyeluruh. Tapi bukan hanya keuangan tapi keselamatan konstruksi, karena tanah Jakarta Bandung adalah tanah yang stabil. Makanya Tol Cipularang sering longsor. Bukan sesuatu yang aneh,” katanya.
Menurutnya ini berkali kali terjadi. Seharusnya pemerintah merencanakan dengan baik.
“kerja-kerja boleh, tapi perlu cermat,” katanya.
Menurutnya banyak proyek infrastruktur di Indonesia tanpa skema yang jelas. Berbeda dengan di luar negeri.
“Setiap moda transportasi itu terintegrasi. Seperti orang gemuk seperti saya, tidak terlalu lelah berjalan ketika menuju moda transportasi dari bus ke kereta api, misalnya,” katanya
Ia melanjutkan pemerintah baru menyadari hal itu sekarang. Dan baru-baru ini melakukan perbaikan.
Mengenai kereta cepat, ia mengatakan. bahwa proyek tersebut tidak boleh ditunda tapi diperluas dipikirkan pengembangannya.
“Misalnya dipasang iklan keretanya, apakah bisa di sekitar stasiun bisa dibuat area komersial. Jadi skema meninimalkan dampak buruk kesalahan ini perlu dilakukan. Karena ini sudah terlanjur dan terbangun strukturnya. Beda dengan di Jakarta yang dibangun Monorel. Jadi harus diteruskan,” katanya. (Ilham)
