BEKASIMEDIA.COM – Dalam rangka peningkatan hubungan kelembagaan, pimpinan baru Ombudsman RI melakukan kunjungan ke DPRD Kota Bekasi pada Rabu (1/9/2021). Kehadiran Hery Susanto selaku anggota Ombudsman RI sekaligus pengampu Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya disambut Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman J Putro.
Hery menyatakan sebagai pimpinan baru Ombudsman pihaknya berkunjung ke DPRD Kota Bekasi sebagai bentuk partisipasi publik setelah sebelumnya melakukan kunjungan ke wali kota Bekasi. Selain itu, kedatangan Ombudsman untuk mendengarkan aspirasi dari anggota DPRD kota Bekasi.
“Kami pimpinan baru yang bertugas 6 bulan sejak dikukuhkan sejak Februari. Sebagai pimpinan ombudsman baru kita turun ke daerah-daerah sebagai bagian partisipasi publik. Sebelumnya kita berkunjung ke wali kota. Dan sekarang ke DPRD. Dengan silaturahmi ini kami membangun jaringan kerja dalam konteks pencegahan maladministrasi. Agar pelayanan publik di kota Bekasi semakin baik,” jelas Hery kepada awak media.
Hery melanjutkan kolaborasi Pemkot dan DPRD di daerah dengan Ombudsman penting karena Ombudsman memiliki hak saran perbaikan agar pelayanan publik semakin baik.
“DPRD kan punya kewenangan pengawasan, punya hak legislasi, Kami juga miliki hak pengawasan tapi juga bisa memberikan saran perbaikan, misalnya perbaikan Perda, bisa ke Pemkot dan ke DPRD. Saat kewenangan daerah tidak sampai ke pusat kan ada Ombudsman. Ini timbal balik dan bisa memperkuat. Kuncinya di kolaborasi membangun jaringan kerja untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik,” jelasnya.
Selanjutnya Hery menyatakan ke depan prinsip kerja mereka tetap pada koridor kewenangan sebagai lembaga pengawas. Meskipun LAHP tidak selalu diterima tepat waktu pihaknya tetap mendorong agar tercipta kepatuhan administrasi.
Sementara itu ditemui di tempat yang sama, ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman J Putro menyambut baik kunjungan Ombudsman RI. Ia menyatakan kolaborasi penting dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di era industri 4.O.
“Ombudsman hadir untuk meningkatkan layanan khususnya sekarang kan sudah ada pola governance 4.0 sebagai salah satu respons dalam perkembangan industrial 4.O agar lebih cepat, transparan, akuntabel dan sebagainya. Ini juga jadi catatan kita ke depan akan mempercepat penerapan governance 4.O,” jelasnya.
Selanjutnya pihaknya akan berkoordinasi dengan Ombudsman untuk melihat peluang apa saja terkait kolaborasi dan kerjasama antar lembaga pemerintahan khususnya dengan DPRD, kaitannya dengan pelayanan publik. (Denis)
