PASBERITA.com – Pengurus Wilayah (PW) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Utara dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan 17 Tahun Reformasi mengkritisi kebijakan Pemerintah Jokowi-JK yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Afri Darmawan, S. IP selaku ketua PW KAMMI Sumut menyampaikan, beralihnya kepemimpinan dari Pemerintahan SBY kepada Pemerintahan Jokowi yang saat ini sudah memasuki bulan ke-8 justru Indonesia mengalami keterpurukan, salah satunya dibidang ekonomi.
“Belum genap 1 tahun pemerintahan Jokowi-JK akan tetapi telah terjadi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), kelangkaan gas elpiji serta melambungnya harga kebutuhan pokok,” ungkapnya melalui siaran pers, Jumat (22/5/2015).
Dengan kenaikan ini Afri menilai pemerintahan Jokowi tidak memperhatikan rakyat kecil. Dimana kenaikan kebutuhan pokok tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan masyarakat kecil. Sementara kebutuhan sehari-hari memakin meningkat.
“Tidak hanya itu kurs rupiah juga sempat anjlok mencapai Rp. 13000 lebih per USD. Hal ini menandakan lemahnya perekonomian Indonesia,” ujarnya.
Menurut Afri dalam 17 tahun reformasi banyak hal yang masih harus dibenahi oleh pemerintah Indonesia. Baik dibidang pendidikan, ekonomi, politik, hukum dan HAM. Tapi dari banyaknya permasalahan itu rakyat membutuhkan kesejahteraan.
Sebelumnya dalam aksi KAMMI Sumut Kamis (21/5) di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara, KAMMI Sumut telah menyatakan pernyataan sikap kepada pemerintah Indonesia, diantaranya:
1. PW KAMMI Sumut menolak segala bentuk intervensi asing di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.
2. PW KAMMI Sumut meminta presiden tegas dalam mengawal isu yang sedang berkembang baik nasional maupun internasional, seperti isu Muslim Rohingya.
3. PW KAMMI Sumut meminta presiden memperhatikan rakyat kecil dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
4. PW KAMMI Sumut meminta pemerintah menurunkan harga sembako, BBM, gas, dll.(*)
Sumber
via PAs Berita
