BEKASIMEDIA.COM

Menu ✖

Mode Gelap
Heri Sholihin Menang, Kota Bekasi Punya Wali Kota Baru Soal Kisruh Data PKH Ini Penjelasan, Anggota DPRD Enie Widhiastuti Ketua Fraksi PKS Kota Bekasi Terkait TKK Minta Pemkot Lakukan Langkah Ini Bawaslu Kota Bekasi Ingatkan di Masa Sosialisasi Para Caleg dan Partai Pahami Aturan yang Berlaku Islamic Book Fair 2023: Memperkenalkan Buku sebagai Pilar Peradaban

Berita Terbaru · 3 Jul 2015 15:20 WIB ·

DPR Kecewa Opini WTP Pemerintah Menurun


 DPR Kecewa Opini WTP Pemerintah Menurun Perbesar

Ilustrasi (foto: metrosulawesi.com)
MediaTangerang.com, – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyatakan rasa kecewa terhadap meningkatnya Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan menurunnya peringkat terbaik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga sepanjang Tahun 2010-2014 sebagaimana termuat dalam Ringkasan Eksekutif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Mewakili pandangan Fraksi PKS, hal tersebut disampaikan oleh Anggota Legislatif Abdul Kharis Almasyhari dalam Sidang Paripurna atas Pokok-Pokok RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 yang diajukan oleh Pemerintah, pada Rabu (1/7).

“Kami kecewa atas hal tersebut. Dalam hal ini ada dua masa kepemimpinan, yaitu Kepemimpinan SBY sampai sebelum Oktober 2014 dan masa Jokowi-JK dari Oktober hingga Desember 2014,” katanya sebagaimana ditemui di Gedung Nusantara II, Rabu (2/7)

Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V ini, semestinya Pemerintahan Jokowi-JK yang didukung oleh animo besar masyarakat, dapat memanfaatkan momentum dengan baik untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, “Tetapi nyatanya tidak. Kita lihat dari laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan”, jelasnya

Sebagaimana diketahui, menurut Laporan BPK, terdapat penurunan dari 65 menjadi 62 Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang mendapat peringkat Wajar Tanpa Pengecualian di tahun 2014, sedangkan yang mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) naik signifikan dari 3 menjadi Kementerian Negara/Lembaga (K/L)

Atas dasar itulah, Fraksi PKS DPR RI berharap ada peningkatan perbaikan kinerja keuangan masing-masing Kementerian/Lembaga tersebut. Oleh karena, menurut legislator Komisi XI ini, opini dari BPK merupakan indikator dari transparansi keuangan pemerintah.

“Harapannya ke depan bisa meningkat, menjadi Wajar Tanpa Pengecualian. Akan tetapi kalau tidak, mestinya jumlah Wajar Dengan Pengecualian dan disclaimer bisa diturunkan sebaik mungkin,” tambahnya

Fraksi PKS tetap percaya kepada opini yang disampaikan oleh BPK. BPK, menurutnya, memiliki prosedur pemeriksaan yang sudah memenuhi standar, sehingga jika BPK mengatakan tidak baik maka Fraksi PKS pun akan mengatakan hal yang sama kepada publik

“Temuan-temuan di sana-sini, menunjukkan bahwa memang pemerintah belum bisa dikatakan baik. Sehingga, sikap Fraksi PKS mengatakan pemerintah masih mengecewakan,” tutupnya. 

 
Sumber: Tajuk

Sumber
via Media Tangerang

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Jurnalis

Baca Lainnya

Temui DPR, Koalisi Buruh Desak RUU Ketenagakerjaan Batasi Kerja Kontrak Maksimal Satu Tahun dan Kembalikan Upah Minimum Berdasarkan Survei KHL

30 Juli 2026 - 04:26 WIB

Puluhan Organisasi Wartawan Solid, HPN Bekasi Raya 2026 Siap Digelar di GCC

18 April 2026 - 18:37 WIB

Protes Status Tersangka Tukang Ojek Akibat Jalan Berlubang, F-Speed Pandeglang Tuntut Keadilan

24 Februari 2026 - 16:21 WIB

Kelola 77 Persen Sampah, Banyumas Siap Jadi Percontohan Nasional

4 Februari 2026 - 07:29 WIB

947 Peserta Ikuti Seleksi PPPK Tahap II Kota Bekasi di BKN Jakarta

6 Mei 2025 - 08:42 WIB

Pemkot Bekasi Bekukan Sementara Worldcoin dan World ID Buntut Pemindaian Retina

5 Mei 2025 - 10:12 WIB

Trending di Berita Terbaru