Bekasimedia – Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Bungtilu Laiskodat terang-terangan menolak wacana pembiayaan partai politik dari APBN sebesar Rp 1 triliun. Menurut politisi asal NTT ini, persoalan di tubuh partai politik bukanlah tentang pembiayaan partai, tetapi karakter dan perilaku korup yang harus dilawan dahulu. Oleh karena itu dia mendesak wacana tersebut untuk ditunda meski banyak yang meyakini bahwa uang yang digelontorkan itu bisa meredam arus korupsi di dalam partai politik.
“Kami menginginkan ditunda dulu. Menurut saya itu sia-sia. Disuntik berapa pun jumlahnya akan tetap saja. Karena itu perilaku. Perilaku yang hedonis akhirnya memaksakan mereka untuk melakukan itu (korupsi),” jelasnya saat diwawancara, Selasa (26/07).
Ia menjelaskan, untuk mengubah cara berpikir dan perilaku setiap aktor politik tidak korupsi bukan dengan cara menganggarkan uang sebesar itu. Alih-alih mengalokasikan anggaran, yang terpenting adalah bagaimana partai politik mampu membangun karakter dan integritas dari anggotanya.
Ia menyebutkan, hingga saat ini belum ada kajian resmi bahwa anggaran Rp 1 triliun bagi partai akan mampu membuat bersih internal partai politik. Kemampuan partai dalam mengelola keuangannya harus diukur dengang tingkat akuntabilitas yang baik.
Selain itu, dana yang digelontorkan dari APBN bisa menjadi bumerang bagi partai politik itu sendiri. “Karena bisa jadi korupsi berjamaah akibat pengelolaan keuangan yang buruk. Bisa bubar semua parpol ini karena korupsi,” tuturnya.
Adapun untuk biaya operasioanal partai, Viktor menekankan pentingnya partisipasi dari seluruh anggota untuk gotong royong memenuhi kemandirian keuangan partai. Apalagi setiap partai politik memiliki cita-cita dan menjadikannya sebagai ideologi untuk diperjuangkan. Nilai ini yang menurutnya lebih penting ketimbang terus mengurusi keuangan partai yang tidak akan kunjung selesai.
“Nomor satu yang paling diutamakan adalah keterpanggilan setiap warga atau politisi untuk berperan aktif. Dan mereka ada di sana bukan hanya hadir pikiran, tenaganya, tapi juga donasinya agar partai ini sehat,” pungkasnya.
Sehari sebelumnya, Senin (25/7/16), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan, daripada dana pemerintahan dikorupsi untuk diberikan kepada partai, mending pemerintah menganggarkan dana khusus untuk disalurkan ke partai.
“Pemerintah menyediakan dana ini tapi tata kelolanya harus betul-betul,” kata Agus di gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Jakarta. (*/eas)
The post NasDem Tolak Dana Parpol dari APBN appeared first on BEKASIMEDIA.COM.
Sumber Suara Jakarta
