BEKASIMEDIA.COM

Menu ✖

Mode Gelap
Heri Sholihin Menang, Kota Bekasi Punya Wali Kota Baru Soal Kisruh Data PKH Ini Penjelasan, Anggota DPRD Enie Widhiastuti Ketua Fraksi PKS Kota Bekasi Terkait TKK Minta Pemkot Lakukan Langkah Ini Bawaslu Kota Bekasi Ingatkan di Masa Sosialisasi Para Caleg dan Partai Pahami Aturan yang Berlaku Islamic Book Fair 2023: Memperkenalkan Buku sebagai Pilar Peradaban

Berita Terbaru · 3 Agu 2016 19:03 WIB ·

BUMN Belum Sejahterakan Rakyat Maluku Utara


 BUMN Belum Sejahterakan Rakyat Maluku Utara Perbesar

 

Bekasimedia – Anggota Komisi VI DPR RI Nurhasan Zaidi menilai pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di Ternate, Maluku Utara, belum maksimal dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Sebab, koordinasi serta sinergi antara BUMN, Pemda, dan Kementerian terkait belum berjalan.

“Mestinya antara pelayanan dan  bisnis bisa berjalan beriringan, sehingga kesejahteraan masyarakat pun bisa membaik. Sinergi dan koordinasi masih jadi barang mahal,” jelas Nurhasan saat berkunjung ke sejumlah BUMN di Ternate, Maluku Utara, Rabu (3/8/16).

Selain itu, Nurhasan juga berharap investasi jangka panjang harus pula diperhatikan oleh sejumlah BUMN di Maluku Utara. Investasi yang panjang tentu akan membawa dampak kesejahteraan bagi rakyat.

“Kementerian BUMN harus mengarahkan investasi jangka panjang. Apalagi, di Maluku Utara banyak kekayaan alam dan pariwisata yang indah seperti sepenggal surga,” jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Kabupaten Subang, Majalengka, dan Sumedang ini.

Oleh karena itu, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, BUMN yang ada di Maluku Utara perlu memperbanyak program Corporate Social Responsibility (CSR) agar meningkatkan kapasitas Sumber Daya Masyarakat (SDM).

“Bila SDM bagus, pengelolaan BUMN dan pemerintahan juga membaik. Untuk itu, program CSR BUMN bisa pula diarahkan untuk pemberdayaan SDM di Maluku Utara,” tambah Nurhasan.

Nurhasan berharap dengan adanya inisiatif kuat dari BUMN untuk memajukan kesejahteraan masyarakat ini, dapat menjadi timbal balik bagi pemerintah pusat atas sumbangsih terbaik Maluku Utara terhadap NKRI. Sebab, secara faktor historis, sebelum Indonesia merdeka, di Maluku Utara telah berdiri empat kesultanan di Malut, yaitu Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo.

“Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, empat kesultanan ini menyatakan kesetiaannya pada NKRI,” tegas Nurhasan.

Namun, ketika Malut telah ditetapkan sebagai provinsi baru sejak 1999, pemerintah pusat kerap memberi harapan kesejahteraan dan kemajuan bagi Pemprov Maluku Utara dan rakyatnya.

“Ternyata, harapan itu belum banyak direalisasikan, terutama oleh Pemerintahan Jokowi saat ini,” tutup Nurhasan. (*/eas) 

The post BUMN Belum Sejahterakan Rakyat Maluku Utara appeared first on BEKASIMEDIA.COM.

Sumber Suara Jakarta

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Jurnalis

Baca Lainnya

Temui DPR, Koalisi Buruh Desak RUU Ketenagakerjaan Batasi Kerja Kontrak Maksimal Satu Tahun dan Kembalikan Upah Minimum Berdasarkan Survei KHL

30 Juli 2026 - 04:26 WIB

Puluhan Organisasi Wartawan Solid, HPN Bekasi Raya 2026 Siap Digelar di GCC

18 April 2026 - 18:37 WIB

Protes Status Tersangka Tukang Ojek Akibat Jalan Berlubang, F-Speed Pandeglang Tuntut Keadilan

24 Februari 2026 - 16:21 WIB

Kelola 77 Persen Sampah, Banyumas Siap Jadi Percontohan Nasional

4 Februari 2026 - 07:29 WIB

947 Peserta Ikuti Seleksi PPPK Tahap II Kota Bekasi di BKN Jakarta

6 Mei 2025 - 08:42 WIB

Pemkot Bekasi Bekukan Sementara Worldcoin dan World ID Buntut Pemindaian Retina

5 Mei 2025 - 10:12 WIB

Trending di Berita Terbaru