BEKASIMEDIA.COM – Anggota komisi B DPRD Kota Bekasi Muhammad Kurniawan, menanggapi insiden kebakaran di kantor BPPT komplek Pemkot Bekasi jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, yang terjadi pada Selasa, (27/9). Ia menganggap hal itu, selain sebagai musibah juga sebagai sebuah momentum bagi pemerintah daerah untuk berbenah diri melakukan evaluasi dan audit juga investigasi menyeluruh terhadap kondisi keamanan seluruh gedung yang ada di kota Bekasi, khususnya bangunan pemerintahan yang merupakan pusat pelayanan publik.
“Kejadian ini tentunya merupakan momentum bagi pemerintah kota Bekasi untuk segera melakukan evaluasi dan audit investigatif secara menyeluruh terhadap semua bangunan di kota Bekasi, khususnya bangunan pemerintah yang berfungsi sebagai layanan publik, meskipun juga tidak bisa menafikan faktor force major, ada faktor-faktor teknis lain, tapi saya melihat ini adalah momentum bagi pemerintah kota Bekasi untuk melakukan audit secara menyeluruh, apalagi kedepan Dinas Kebakaran nantinya akan menjadi dinas mandiri,” kata Kurniawan pada Selasa (27/9).
Kurniawan menambahkan, hal ini juga terkait dengan sertifikat laik fungsi (SLF) yang di antara komponennya terkait keselamatan gedung. Kasus kebakaran di kantor BPPT menurutnya, perlu juga dilihat dari segi fungsi keselamatan gedung itu apakah sudah sangat siap? Misalnya berfungsinya hydrant air, kemudian pada gedung- gedung bertingkat apakah otomatis keluar air pada langit-langit atau tidak saat terjadi kebakaran, force major apapun itu bisa diantisipasi dengan sangat cepat jika semua fungsi-fungsi tersebut dalam kondisi siap pakai. “Memastikan hal itu berfungsi atau tidak inilah yang perlu kita evaluasi bersama,” katanya.
Politisi muda PKS yang biasa disapa Maskoer ini menyatakan komisi B nantinya akan melakukan rapat kerja dengan pihak terkait untuk mengevaluasi secara menyeluruh bagaimana kondisi gedung-gedung di kota Bekasi sekarang ini.
“Ini baru gedung 2 lantai yang terbakar, bagaimana nanti akan berkembang pembangunan yang pesat di kota Bekasi ini gedung gedung dengan ketinggian 30-40 lantai?” imbuhnya.
Kurniawan mengatakan untuk memastikan mereka taat terhadap regulasi yang ada menurutnya jauh lebih penting. Selain itu pihaknya sebelumnya sudah melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta di mana DPRD kota Bekasi mendapatkan entry point yang baik bagaimana mengintegrasikan antara regulasi terkait dengan penanganan atau antisipasi kebakaran, faktor perizinan dan juga aspek lainnya. Semuanya itu terintegrasi dalam sebuah regulasi yang utuh, karena katanya, selama ini pemerintah kota Bekasi hanya mengandalkan perda nomor 6 tentang pengawasan bangunan.
“DPRD kota Bekasi, terutama komisi B berharap kedepan pihaknya dan Pemkot duduk bersama untuk mengelaborasi lagi lebih detail supaya ada regulasi baru yang menurutnya betul- betul lebih strike, jelas, danta kalo kata orang Bekasi, kalau gedung dibangun persyaratannya adalah ini, dan tidak bisa difungsikan sebelum dia mengantongi sertifikat laik fungsi termasuk di dalam instrumen penanganan kebakaran,” tambahnya lagi.
Sementara saat disinggung terkait gedung-gedung lama yang ada, Kurniawan mengatakan perlu adanya audit menyeluruh dan ini adalah tugas Dinas Tata Kota. “ini juga bisa mereka lakukan melalui anggaran rutin mereka, gedung gedung perkantoran ini eksistingnya seperti apa, masih layak dipakai atau tidak, apalagi gedung BPPT yang terbakar dimana disana tempat menyimpan dokumen dokumen penting, kita kan belum bisa beralih dari paperless ke digital karena smartcity kita kan masih on progress,” tutupnya. (Dns)
The post Tragedi BPPT, DPRD Dorong Distako Investigasi Menyeluruh Semua Bangunan di Bekasi appeared first on BEKASIMEDIA.COM.
Sumber Suara Jakarta
